Jakarta, NU Online

Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan PT Huawei TECH Investment untuk menyelenggarakan  pelatihan vokasi  bidang telekomunikasi di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) secara massif sesuai kebutuhan industri.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono dengan CEO of Huawei CNBG Indonesia, Andy Ma Hui, di Jakarta, Kamis (18/7).

Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi Ismail; Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3); Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Helmiati Basri; dan Yang Jiangtao, selaku Vice President Organization Transformation.

"Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintah dalam rangka meningkatkan akses seluas-luasnya bagi para pencari kerja sehingga dapat memperoleh pelatihan keterampilan kerja bidang telekomunikasi di Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Dirjen Bambang.

Bambang Satrio Lelono meyakini kerja sama Kemnaker dengan PT Huawei TECH Investment memiliki peran penting dalam hal penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dirjen Bambang mengatakan sejalan dengan kebutuhan ini, diharapkan BLK dapat menggiatkan penyelenggaraan program pelatihan telekomunikasi BTS bagi para calon tenaga kerja sehingga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dengan melibatkan pihak industri. 

Dirjen Bambang kembali menekankan pentingnya melibatkan pihak industri agar link and match terhadap kebutuhan industri terutama bidang telekomunikasi di pasar kerja dapat terpenuhi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diinginkan.

Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam rangka menyiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing pada bidang telekomuniasi. "Kami harap kerja sama ini mampu memperluas penciptaan lapangan kerja terutama bidang telekomunikasi dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja Huawei dan  memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia," katanya. 

Sedangkan Dirjen PPK dan K3 Kemnaker Sugeng Priyanto menilai kerja sama Binalattas dengan Huawei merupakan salah satu cara tepat dan strategis untuk menggerakkan dan mendorong para pemangku kepentingan baik manajemen maupun pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan ketenagakerjaan, termasuk melaksanakan K3.

Sugeng memberikan apresiasi kepada Huawei sebagai penerima penghargaan SMK3 tiga tahun beruntun (2017, 2018 dan 2019) dengan kecelakaan nihil (zero accident). Penghargaan SMK3 tersebut tidak akan tercapai apabila kerja sama pelaksaan K3 antara Huawei dengan para pemangku kepentingan tidak berjalan secara baik.

"Karena salah satu indikator penilaian di antaranya harus bebas kecelakaan kerja, baik pada perusahaan itu sendiri, termasuk sub kontraktor yang melakukan sebagian pekerjaan," ujar Sugeng.

Sugeng berharap standar pelaksanaan K3 yang sudah berjalan baik di Huawei, dapat menjadi contoh bagi industri informasi dan komunikasi lainnya. Kemnaker, lanjut Sugeng, memberikan apresiasi atas kerja sama pembinaan K3 pada pekerjaan di ketinggian antara Kemnaker dengan Huawei pada 30 Agustus 2018 yang telah menghasilkan personil kompeten dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan berbahaya.

"Di antaranya tenaga kerja pada ketinggian tingkat I sebanyak 67 angkatan dengan jumlah 925 peserta dalam periode 10 bulan," katanya.

Sementara Andy Ma Hui mengatakan target peserta program pelatihan  tersebut merupakan pencaker lulusan dari SD, SMK  hingga S1 yang berada di bawah binaan BBPLK Kemnaker. Program kolaborasi yang menjadi bagian dari program SmartGen tersebut merupakan tindak lanjut atas MoU yang disepakati Juli 2018 lalu.

"SmartGen ini merupakan komitmen Huawei dalam mengembangkan SDM trampil Indonesia guna meningkatkan kompetensi daya saing mereka menghadapi ketatnya pasar tenaga kerja di TIK," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)