Nasional

Ketum PBNU dan Menko Perekonomian Pimpin Proses Peremajaan Sawit Rakyat

Jumat, 4 Maret 2022 | 19:30 WIB

Ketum PBNU dan Menko Perekonomian Pimpin Proses Peremajaan Sawit Rakyat

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (tengah) sedang persiapan menanam ulang kelapa sawit di Muara Enim, Sumsel. (Foto: Dok. TVNU)

Muara Enim, NU Online
Penanaman kembali (replanting) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Harlah ke-99 NU Wilayah Barat. Dalam kegiatan ini, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memimpin langsung proses peremajaan sawit rakyat di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.


“Acara hari ini replanting sawit yang menjadi program pemerintah, dengan target 180 ribu hektare per tahun. Dalam acara ini tadi disampaikan bahwa untuk petani diberikan bantuan yang sebelumnya Rp 25 juta/ hektare, dinaikkan menjadi Rp 30 juta/hektare,” ujar Airlangga di Muara Enim, Jumat (4/3/2022).
 


Melalui bantuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa petani sawit yang mengelola dua hektare bisa mendapatkan Rp 60 juta, atau Rp 120 juta untuk yang mengelola empat hektare. Program itu ke depannya bisa dilanjutkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal kerja seperti membeli kebutuhan pupuk dan sebagainya.


“Periode kreditnya diberikan waktu bisa sampai lima tahun. Bunganya 3 persen, dan 3 persen itu disubsidi oleh pemerintah,” ungkap Menko Airlangga.


Menko mengajak para petani dan kelompok masyarakat untuk mengambil kesempatan baik ini. Dia mengungkapkan, selanjutnya anggaran tersebut akan diberikan juga kepada kelompok masyarakat secara umum, dan bisa digunakan untuk pengembangan usaha seperti perkebunan kelapa maupun perkebunan karet.


Jangkau kearifan lokal
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menambahkan bahwa program pendampingan dan kerja konkret bersama rakyat adalah salah satu serangkaian kerja sama NU dengan pemerintah melalui beberapa kementerian.


Gus Yahya berharap, tata kelola perkebunan sawit rakyat dapat lebih menjangkau kearifan lokal, demi praktik pendampingan di lapangan yang lebih efektif, optimal, dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.


“Ini akan terus kita kembangkan, seperti kita sampaikan kepada bapak Presiden bahwa kami ingin NU bisa diperankan sebagai penyangga berbagai agenda negara, dalam hal ini agenda pemerintah, tentu untuk kemaslahatan rakyat banyak,” ungkap putra KH M Cholil Bisri Rembang ini. 
 

Sumbangan besar sawit
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan komoditas pertanian kelapa sawit turut berkontribusi mencapai 15,6% dari total ekspor non-migas dan menyumbang sekitar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Industri ini memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta pekerja.


Industri kelapa sawit, lanjut dia, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan memproduksi lebih dari 146 jenis produk hilir yaitu produk pangan, produk industri, dan juga menjadi produk energi yang menggantikan solar melalui program mandatori biodiesel B30. Hal ini turut menghemat devisa dengan pengurangan impor solar.
 


Menurut Menko Airlangga, industri sawit ini selain mendorong kemandirian energi, mengurangi emisi gas, juga mengurangi impor solar atau diesel sebesar Rp 38 triliun rupiah di tahun 2020.


“Sedangkan tahun ini dengan adanya program B30 diperkirakan terjadi penghematan devisa sebesar Rp 56 triliun,” ungkap Airlangga dalam Pekan Riset Sawit Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) beberapa waktu lalu.


Kontributor: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Musthofa Asrori