Nasional

Kiai Ma’ruf Amin Usung Gagasan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan

Jumat, 31 Agustus 2018 | 09:00 WIB

Jakarta, NU Online 
Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menawarkan gagasan ekonominya yang disebut dengan 'Arus Baru Ekonomi Indonesia' agar bisa mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia. 

"Tadi kata Ketua Umum (Kiai Said), 'Ekonomi kita ini belum stabil, masih terjadi kesenjangan'. Maka saya mengusung arus baru ekonomi Indonesia (untuk menstabilkan ekonomi)," kata Kiai Ma'ruf dihadapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (30/8) malam.

Kiai Ma'ruf menilai, sistem ekonomi lama yang menggunakan teori 'trickle down effect' hanya melahirkan para konglomerat dan tidak mampu mengangkat ekonomi masyarakat bawah.

Teori trickle down effect adalah kegiatan ekonomi yang yang lebih besar diharapkan dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil. Akan tetapi pada kenyataannya, teori ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan yang terjadi justru trickle up effect atau efek muncrat ke atas. 

"Karena itu sekarang pembangunanannya harus dibalik dari bawah. Pemberdayaan ekonomi umat dan umat di bawah itu kebanyakan umatnya NU,” jelas guru besar bidang Ilmu Muamalat Syariah UIN Malang ini.

Presiden Joko Widodo sendiri, kata Kiai Ma'ruf, telah memberikan tawaran dua program. Pertama, redistribusi aset, yaitu membagikan sisa tanah. Ada sisa 12,7 juta hektare tanah yang didistribusikan untuk koperasi dan pesantren. 

Kedua, kemitraan. Menurut Kiai Ma'ruf, program kemitraan ini tidak akan mengancam keberadaan para pengusaha besar karena program ini membangun kerja sama antara para konglomerat dan pengusaha kecil. 

"Kita melakukan kemitraan atau kolaborasi antara pengusaha kecil dan pengusaha kuat  yang sudah kita lakukan melalui Koperasi-koperasi. Ini yang ingin kita teruskan dan menjadi gerakan nasional. Jadi itu bagian dari apa yang kita sumbangkan kepada bangsa dan negara," jelasnya. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)


Terkait