Jakarta, NU Online

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHR Najib Abdul Qadir membantah bahwa dirinya mengultimatum presiden Joko Widodo untuk memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Ia mengatakan tidak pernah memberikan komentar seperti yang diberitakan JPNN pada Ahad (5/8) ini.

 

"Tidaklah benar, kami pernah mengeluarkan statemen, 'Memberi deadline kepada Jokowi dalam dua hari. Kalau tidak jelas, maka kami bikin poros baru’," tegas KHR Najib Abdul Qadir dalam pernyataan tertulisnya, Senin (6/8).

 

Selain membantah isi statemennya, surat berjudul ‘tuntutan ralat’ yang diterima oleh NU Online, berisi permintaan agar JPNN meralat berita tersebut dengan merilis berita susulan yang sebenarnya.

 

Sebelumnya, JPNN merilis berita bernada ancaman terhadap presiden Joko Widowo. Dalam berita yang berjudul ‘Jika 2 Hari Jokowi Tak Pilih Cak Imin, PBNU Angkat Kaki’, KHR Najib diklaim mengeluarkan statemen ultimatum berupa “Memberi deadline kepada Jokowi dalam dua hari. Kalau tidak jelas, maka kami bikin poros baru,”.

Selain kesalahan statemen di atas, berita itu juga memuat kesalahan lain yang dibantah Kiai Najib yakni penulisan gelar. "Tidaklah benar, kami menjabat sebagai mustasyar atau penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), melainkan kami menjabat Rois Syuriyah PBNU," tulisnya.

 

Terakhir, Kiai Najib menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kekeliruan berita tersebut ke berbagai pihak. "Bersamaan dikirimkannya tuntutan ralat ini, kami telah menindaklanjuti dengan menyampaikan klarifikasi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kekeliruan ini sebagaimana di atas," pungkasnya. (Syakir NF/Ahmad Rozali)