Jakarta, NU Online

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong dilakukannya otopsi terhadap jenazah Abzalul Riza, warga yang meninggal dunia dalam insiden penembakan saat perayaan Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Aceh.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, otopsi diperlukan untuk memastikan penyebab kematian korban sekaligus mengungkap secara terang peristiwa penembakan yang terjadi pada Rabu (4/11/2026).

"Sampai hari ke enam ini (pasca-meninggal) belum ada otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, dan tentu saja ini salah satu aspek yang penting untuk didorong ke depan, sehingga kenapa korban meninggal dunia itu menjadi terang-benderang," kata Anis, dilansir Antara, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Anis setelah melakukan pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait bentrokan yang terjadi saat penertiban bendera bulan bintang oleh personel TNI/Polri di Desa Pulo Keunari.

Peristiwa tersebut menyebabkan 14 warga menjadi korban. Sebanyak 13 orang mengalami luka-luka, sedangkan Abzalul Riza meninggal dunia setelah diduga terkena tembakan di bagian dada. Selain itu, enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.

Jenazah Abzalul Riza telah dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Namun, hingga pernyataan Anis disampaikan, otopsi belum dilakukan.

Berdasarkan penyelidikan awal, Anis menyebut terdapat dugaan kuat bahwa luka pada tubuh korban berasal dari trauma akibat benda tajam berupa proyektil.

"Soal benda tajam itu bisa ditafsirkan banyak. Tetapi kalau dari bekas luka di badan korban meninggal dunia, tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil," ujarnya.

Komnas HAM telah turun ke lapangan tiga hari setelah insiden untuk melakukan penyelidikan. Lembaga tersebut juga telah menemui sejumlah pihak, termasuk pemerintah dan keluarga korban.

Anis mengatakan, informasi awal yang diperoleh Komnas HAM mencakup laporan rumah sakit mengenai adanya trauma benda tajam yang diduga merupakan proyektil pada tubuh korban.

Ia menambahkan, keluarga korban berharap pemerintah menuntaskan kasus tersebut agar mereka memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan.

Karena itu, Komnas HAM mendorong proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian maupun luka-luka yang dialami warga.

"Penyelidikan harus profesional, akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat, terutama keluarga korban itu mendapatkan informasi perkembangan," tegas Anis.

Desakan agar Diproses melalui Peradilan Umum

Desakan untuk mengungkap kasus ini sebelumnya juga disampaikan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka meminta dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam insiden tersebut diproses melalui peradilan umum.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengatakan, proses hukum terhadap kasus tersebut perlu merujuk pada butir 1.4.5 Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang mengatur kewenangan pengadilan sipil di Aceh untuk mengadili kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di wilayah tersebut.

"Pasal 65 ayat (2) UU TNI juga menundukkan prajurit pada peradilan umum untuk tindak pidana umum, termasuk pembunuhan dan penganiayaan," jelas Isnur kepada NU Online, Sabtu (7/11/2026).

Isnur juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan pembentuk undang-undang menata ulang UU Peradilan Militer paling lama dua tahun.

Menurutnya, peradilan umum dapat memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh proses hukum yang terbuka dan keadilan.

"Peradilan umum memberi korban proses yang terbuka dan kesempatan nyata memperoleh keadilan, sesuatu yang selama ini gagal diberikan peradilan militer," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai tindakan aparat yang memaksa masuk untuk menurunkan bendera dan diduga mengarahkan tembakan ke kerumunan warga yang menolak merupakan tindakan berlebihan dan tidak proporsional.

"Ini pelanggaran HAM serius dan termasuk pembunuhan di luar hukum. Sungguh ironis di tengah perayaan keagamaan Maulid Nabi, warga sipil justru dihadapkan pada pendekatan militeristik yang represif dan fatal," demikian pernyataan Usman yang dikutip.

Usman menilai penggunaan tongkat, tameng, dan peluru untuk merespons ekspresi damai merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

"Kami mendesak penyelidikan yang segera, efektif, independen, dan imparsial," tegasnya.

Ia juga menyebut peristiwa Pidie bukan kejadian tunggal. Menurutnya, insiden tersebut mengulang pola kekerasan yang terjadi pada 15 Agustus 2026 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, ketika doa bersama untuk memperingati 21 tahun MoU Helsinki berujung ricuh.

"Tindakan represif ini menunjukkan alergi negara terhadap ekspresi simbol daerah secara damai, dan menambah rapor merah HAM di Indonesia," ungkapnya.