Jakarta, NU Online

 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja beserta jajaran Anggota Bawaslu RI mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, pada Selasa (28/2/2023). 

 

Kunjungan ke kantor PBNU tersebut selain untuk silaturahmi juga bertujuan mengajak PBNU untuk bersinergi ciptakan pemilu dan pemilihan serentak 2024 berjalan damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat, dengan cara menolak politik identitas. 

 

“Kami membicarakan banyak hal tentang bagaimana menciptakan pemilu yang bersih dari politik uang, politik praktis, dan politik identitas agar aman dan bermartabat,” ujar Bagja, demikian sapaannya. 

 

Bagja mengatakan bahwa Bawaslu perlu dukungan PBNU untuk menjaga pemilu Indonesia tetap demokratis serta menjaga pemilu agar jauh dari isu yang berbau SARA.

 

“Rencananya kami bersama–sama dengan komponen kelompok agama lain (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI dan Matakin) akan melakukan _Deklarasi Pemilu Damai Lintas Iman_ dalam rangka menangkal isu hoaks, politisasi SARA ,an polarisasi kelompok,” ungkap dia. 

 

Bawaslu juga mengajak PBNU melakukan sosialisasi dalam kegiatan forum warga, untuk mengajak masyarakat menciptakan gerakan pencegahan untuk setiap pelanggaran pemilu. Melakukan penguatan kerja sama dengan PBNU untuk membangun literasi digital pencegahan dan pengawasan pemilu serentak 2024. 

 

“Ke depan kami dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan simpul-simpul kecil dengan pengurus ranting PBNU, kabupaten/kota, dan provinsi. Tujuannya untuk mengedukasi warga menangkal banyak isu, terutama politik uang dan identitas,” jelas dia. 

 

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau yang dikenal Gus Yahya sepakat bahwa isu tentang politik identitas harus dientaskan dalam pemilu 2024 mendatang. Sebab, menurutnya, politik identitas hanya digunakan oleh aktor politik yang berniat menipu publik. 

 

“Politik identitas itu hanyalah alat dari kompetitor untuk mengurangi kekurangan dia. Politik identitas itu penipuan,” ucap Gus Yahya. 

 

Oleh karena itu, ia mendorong Bawasalu RI untuk menyiapkan strategi sistematis dengan membangun narasi kuat untuk menangkal politisasi identitas. Narasi ini harus segera diwacanakan. 

 

“Nah strategi itu memerlukan beberapa komponen terutama wacana tentang rasionalisasi anti politik identitas. Ini harus ada wacananya,” jelasnya menandaskan. 

 

Hadir mendampingi Gus Yahya, Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum H Amin Said Husni. Sementara yang datang dari pihak Bawaslu RI, di antaranya Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono, serta Pranata Humas Ahli Muda Divisi Hubal Bawaslu R Alief Sudewo.  

 

Pertemuan ini ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata dari Bawaslu RI kepada Ketua PBNU, begitu pun sebaliknya. 

 

Pewarta: Syifa Arrahmah

Editor: Syakir NF