Cegah Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Gus Yahya: Posisi Ormas Sangat Penting

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai peran organisasi-organisasi masyarakat sangat penting untuk mengedukasi masyarakat terkait pendidikan politik jelang pemilihan umum 2024 mendatang. Peran penting itu, kata Gus Yahya, sebagai upaya membentengi masyarakat dari politik identitas.

"Saya kira peran yang paling relevan itu organisasi-organisasi masyarakat keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan lain-lain terkait dengan pemilu ini terutama adalah dalam hal pendidikan politik masyarakat," kata Gus Yahya, Rabu (25/1/2023). 

Dalam seminar web 'Partisipasi Ormas dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas 2024' itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa pengalaman dalam pemilu sebelumnya patut dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali. 

Pasalnya, sambung dia, pola pemilu periode sebelumnya cukup mengganggu keutuhan dan harmoni masyarakat. Bahkan, bisa dibilang pengalaman yang cukup berat dan membekas dalam dinamika politik Indonesia. 

 

"Kita semua menyadari bahwa kita memiliki sejumlah pengalaman cukup berat selama ini. Bahwa politik identitas, politik SARA itu terus membayang-bayangi dinamika politik di berbagai tingkatan," ujarnya dalam acara yang diselenggarakkan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) tersebut.

Oleh karena itu, menghadapi pemilu 2024 NU memposisikan diri dan berfokus untuk mengantisipasi keterulangan politik identitas. "Menuju pemilu tahun 2024 nanti NU sendiri menempatkan konsen tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama," ungkap tokoh yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden ke-4 Indonesia, KH Abdurrahman Wahid itu. 

Meski begitu, Gus Yahya juga tidak menampik bahwa politik identitas merupakan warisan pemilu dari masa ke masa. Namun, ia berharap eksistensi ormas-ormas dapat bersinergi menghilangkan politik yang dianggap menjadi ancaman masyarakat ini. 

"Hal ini menjadi semacam warisan sulit untuk dihapus jejaknya, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat antarormas dan stakeholder untuk menanganinya," tandas tokoh kelahiran Rembang, 15 Februari 1966 itu. 

Hadir dalam webinar tersebut narasumber dari Komisioner KPU RI, M Afifuddin; Direktur Ormas Kemendagri, Risnandar Mahiwa; Komisaris Utama Wasita Karya, Heru Winarko; Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Izzul Muslimin, Forkopimda, Bupati/Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pengurus partai politik dan organisasi se-Indonesia dan undangan lainnya.

Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Kendi Setiawan