Jakarta, NU Online 

 

Sejumlah lembaga dan badan otonom di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikap bersama untuk mengikuti arahan para kiai sepuh dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang.

 

Sikap itu disampaikan melalui pernyataan bersama yang diterima NU Online pada Senin (8/12/2025) malam di tengah memanasnya persoalan di PBNU.

 

Dalam pernyataan tersebut, pimpinan lembaga dan banom menegaskan bahwa seluruh unsur organisasi harus kembali merujuk AD/ART NU, menghindari potensi dualisme, dan menjaga martabat jam’iyyah dengan mengedepankan musyawarah.

 

Mereka menyampaikan bahwa konsentrasi lembaga–banom tetap diarahkan pada program kerja, sambil berharap seluruh polemik internal diselesaikan secara bermartabat sesuai aturan organisasi.

 

Berikut Pernyataan Bersama Forum Lembaga–Banom PBNU:

 

Memperhatikan perkembangan terkini dinamika internal pimpinan PBNU, khususnya setelah pertemuan Tebuireng, bersama ini kami Pimpinan Lembaga dan Banom PBNU menyatakan:

 

1. Tunduk dan taat pada AD/ART Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

 

2. Mengikuti fatwa masyayikh yang disampaikan dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama di Tebuireng.

 

3. Memohon kepada masyayikh, pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan semua pihak untuk menjaga keutuhan jam'iyah dan menghindari potensi dualisme; karena itu, harus terus-menerus didorong musyawarah yang bermartabat.

 

4. Berkomitmen untuk fokus bekerja secara profesional melaksanakan program Lembaga dan Banom.

 

5. Mengajak semua elemen NU untuk berdoa agar NU selamat dari fitnah.

 

Tertanda 20 Lembaga dan Banom PBNU, yakni LP Ma’arif, RMI, LPNU, LKKNU, Lakpesdam, LPBH, Lesbumi, Lazisnu, LWP, LTN, LPBI, PMII, IPNU, JQH NU, ISNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, Serikat Nelayan NU, Badan Halal NU, dan LPP NU.

 

Lembaga–banom menilai bahwa dinamika yang berkembang perlu diredam melalui mekanisme internal dan bukan melalui langkah-langkah yang dapat memperkeruh suasana.

 

Sikap ini juga merujuk pada hasil Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng yang berlangsung pada Sabtu (6/12/2025) sebelumnya. 

 

Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU dianggap tidak sesuai dengan AD/ART, sedangkan informasi mengenai dugaan pelanggaran di tingkat tanfidziyah juga perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara komprehensif.

 

Para kiai sepuh menekankan agar rapat pleno penetapan PJ tidak digelar sebelum seluruh proses musyawarah dan klarifikasi ditempuh sesuai ketentuan. 

 

Mereka juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menjaga kehormatan jam’iyyah dengan menyelesaikan persoalan di dalam keluarga besar NU, bukan melalui jalur eksternal.

 

Selain memotret dinamika internal NU, Forum Tebuireng juga menyoroti musibah bencana di beberapa daerah dan mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis dalam penanganannya. Para kiai mengajak warga untuk menunjukkan solidaritas kepada para korban.