Jakarta, NU Online

Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) Muhammad Adib Machrus menyampaikan, program-program LKK PBNU sejak 2022 hingga 2024 yang telah mengembangkan LKK di setiap wilayah untuk fokus menjadi fondasi kemaslahatan keluarga sebagai salah satu program unggulannya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Seminar Nasional LKK PBNU dengan tema Penguatan Calon Pengantin dalam Perspektif Keluarga Maslahah: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dihadiri oleh perwakilan LKK PWNU (Pengurus Wilayan Nahdlatul Ulama) di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/9/2024).

Adib menyampaikan bahwa LKK PBNU berhasil menurunkan kasus perwakinan dini pada anak yang berkoordinasi secara aktif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Saat ini kami (LKK PBNU) telah berhasil menurunkan dan mencegah perkawinan dini pada anak, di antaranya di daerah Indramayu telah berhasil kami cegah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag),” ujar Adib.

Ia menambahkan bahwa LKK PBNU telah meningkatkan pendidikan dan kesehatan melalui program-program yang telah disusun, seperti program kesehatan reproduksi bertujuan mengedukasi mengenai kesehatan seksual dan mental terutama pada anak.

“Peningkatan pendidikan dan kesehatan telah berjalan dengan baik melalui program-program, di antaranya program kesehatan reproduksi dengan tujuan dapat mengedukasi kesehatan seksual dan mental anak,” ujar Adib.

Hal yang paling ditekankan oleh LKK PBNU adalah soal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Pencegahan KDRT harus dilakukan, dapat melalui keluarga yang maslahat dan calon pengantin yang bebas dari kekerasan karena itu sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin,” ujarnya.

LKK PBNU jug peka dan terbuka mengenai isu-isu nasional dan hal yang mendesak seperti musibah bencana alam.

“Kami (LKK PBNU) peka terhadap isu nasional dan hal yang mendesak seperti gempa bumi di Cianjur,” ujarnya.

Adib mengapresiasi pertumbuhan LKK yang signifikan dalam waktu dua tahun terakhir telah mencapai 354 cabang aktif tersebar di 25 provinsi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa wajib untuk melakukan penguatan dan meningkatkan kapasitas LKK melalui pelatihan-pelatihan.

“LKK wajib melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan seperti yang telah dilakukan LKK-PWNU Jawa Timur,” ujarnya.

Namun, Adib menyampaikan selain dari keberhasilan program-program LKK-PBNU selama dua tahun kepengurusan juga masih memiliki beberapa kelemahan seperti masih terdapat pengurus yang minim pengetahuan mengenai keluarga maslahat.

“Kita juga memiliki kelemahan seperti pengetahuan pengurus yang masih minim tentang keluarga yang maslahat, sehingga kita perlu mengadakan seminar yang dilaksanakan secara online dan offline dengan harapan dapat memperkuat pengetahuan pengurus,” ujarnya.