Jakarta, NU Online
Sekjen PBNU H Marsudi Syuhud mengatakan, pemerintah sudah semestinya memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah-sekolah di Indonesia. Diskriminasi terjadi karena adanya pembedaan antara sekolah negeri dan swasta.<>

“Dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, harus segera dihapuskan,” ungkapnya dalam pembukaan Rakernas 2013 LP Maarif NU di Wisma Syahida Inn, Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (21/1).

Pandangan dikotomis itu dinilai membuat kesenjangan bagi dunia pendidikan Indonesia secara umum. Sebab, pandangan demikian berimplikasi pada diskriminasi layanan yang diterima oleh lembaga pendidikan swasta, tegas Marsudi.

Dalam pembukaan Rakernas Maarif NU yang turut dihadiri oleh Mendikbud dan Menag, Marsudi menyampaikan, kesenjangan akibat pandangan dikotomis itu berdampak lebih jauh pada ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses mengajar-belajar. Padahal, murid sekolah swasta juga berhak menerima fasilitas yang dinikmati oleh murid sekolah negeri.

Selain berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan, persoalan sosial juga timbul karena diskriminasi sekolah negeri dan swasta, tambah Marsudi. Melihat perbedaan tersebut, masyarakat kemudian lebih mengutamakan sekolah negeri dalam menyalurkan anak-anak mereka.

Marsudi menilai pembedaan pemberian layanan dan fasilitas negara membuat masyarakat, guru, dan pelajar yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta antara lain bersikap minder. Sebab, mereka beroperasi dengan segala keterbatasan dan kemampuan seadanya.

“Karenanya, pemerintah ke depan melalui Depdikbud harus memikirkan ulang program-program pengembangan pendidikan secara merata di Indonesia. Pengembangan pendidikan dengan distribusi sumber daya dan fasilitas yang merata, akan memberikan kesempatan yang sama bagi pelajar Indonesia dalam menerima layanan terbaik,” ujar Marsudi di podium.



Redaktur: A. Khoirul Anam
Penulis   : Alhafiz Kurniawan