Jakarta, NU Online

Seperti penyakit, paparan gejala intoleransi mulai menyebar hingga ke desa-desa. Dihadapi berbagai profesi mulai dari warga biasa, guru, hingga aparatur sipil negara. Kasusnya beragam, mulai dari menyebar informasi palsu dan fitnah berbasis agama keyakinan, penolakan rumah ibadah dan simbol-simbol agama, termasuk kasus-kasus radikalisme dengan kekerasan. Kasus dan gejala ini muncul dalam beberapa hasil riset dan survei Wahid Foundation sejak beberapa tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan oleh CO-Founder Wahid Foundation, Yenny Wahid di Jakarta, Jumat (8/12). Padahal, lanjutnya, sejauh Indonesia lahir dengan beragam perbedaan agama, keyakinan, etnis, dan lain-lain. Di sejumlah tempat, di Indonesia, kearifan-kearifan tersebut dapat ditemui dengan subur. Sebagian wilayah atau desa justru mampu bertahan dan mengatasi tantangan tersebut.

Salah satu penyebab intoleransi menurutnya adalah karena perasaan ketidaksukaan dan kebencian, terhadap mereka yang berlainan agama, keyakinan, etnis, status ekonomi, atau pandangan dan pilihan politik. “Intoleransi seringkali lahir dari keberhasilan praktik-praktik pelintiran kebencian (hate spin) dan disinformasi. Ini bukan hanya gejala khas Indonesia, sebagian negara-negara lain mengalami hal serupa,” kata Yenny dalam keterangan persnya. 

Ia melanjutkan, untuk mengatasinya dibutuhkan strategi dan cara-cara, yang bukan saja kreatif tetapi juga, kolaboratif. Wahid Foundation sendiri telah meluncurkan program Desa atau Kelurahan Damai yang bekerja sama dengan masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan, pemerintah, dan sektor swasta.

Program ini, lanjutnya, telah menjangkau sebanyak 2.121 perempuan dan telah dikembangkan melalui program ekonomi dan kewirausahaan di tingkat desa atau kelurahan. Di samping itu, anggota dampingan ini mendapat pelatihan dan penguatan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, bagaimana mengatasi hoaks dan potensi konflik. Ringkasnya, Desa atau Kelurahan Damai ini diharapkan bisa menjadi salah satu “obat penawar” tantangan intoleransi dan radikalisme.

Dari 30 desa atau kelurahan yang terjangkau program ini, saat ini kami fokus di sembilan desa yang telah mendaklarasikan sebagai Desa atau Kelurahan Damai: Desa Tajur Halang dan Kelurahan Pengasinan Jawa Barat; Desa Nglinggi dan Desa Gemblegan Jawa Tengah; Desa Sidomulyo, Kelurahan Candirenggo, Desa Prancak, Desa Guluk-Guluk, dan Desa Payudan Dundang Jawa Timur.

Program ini juga telah melahirkan sembilan indikator Desa atau Kelurahan Damai. “Pertama, adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian. Kedua, adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender. Ketiga, adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga. Keempat, adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal. Kelima, adanya Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi dan radikalisme. Keenam, adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan, pemulihan kekerasan. Ketujuh, adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat. Kedelapan, adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan Desa atau Kelurahan Damai. Kesembilan, adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat”.

Buah dari program ini telah terasa di berbagai tempat, termasuk di Desa Gemblegan. “Pada September 2018 lalu kami bekerjasama dengan pemerintah desa setempat membuat dan meresmikan patung perdamaian perempuan jawa yang dihadiri tujuh ribu masyarakat Klaten dan sekitarnya,” katanya.

“Di Desa Nglinggi, kami melihat program ini semakin memperkuat kohesi sosial di antara mereka. Sebagai sebuah desa, Nglinggi memiliki modal sosial yang kuat. Penduduknya terdiri dari latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda. Kerjasama tokoh agama di kampung ini juga kuat dan menjadi modal penting. Uniknya, warga juga tidak mempersoalkan latar belakang agama kepala desa yang berbeda dengan agama yang umum dipeluk warganya,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, kesembilan indikator Desa atau Kelurahan Damai tersebut merupakan satu kesatuan. Dalam implementasinya, indikator ini dapat dilakukan secara bertahap dan saling memperkuat tergantung konteks lokal. Panduan Implementasi sembilan indikator Desa dan Kelurahan Damai yang diluncurkan ini berisi dokumen dan informasi yang dibutuhkan bagaimana program ini dikembangkan, dijalankan, dan diukur. (Ahmad Rozali)