Semarang, NU Online
Para kiai yang mengasuh pondok pesantren, pastilah sebagai pemegang otoritas penuh atas pondoknya. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin bersifat hampir absolut karena ia sendirilah pemilik pesantren. Hal itu memang menjadi ciri khas pesantren dan telah berlangsung beratus tahun berjalan. <>

Demikian disampaikan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin dalam pidato pembukaan Halaqoh Pengembangan Leadership Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Tengan di Hotel Aston Semaran, Sabtu (13/6).

Kewenangan tunggal pada kiai, sering kali menimbulkan masalah ketika sang pengasuh pesantren berhalangan tetap semisal sakit atau wafat. Banyak kejadian pesantrennya menjadi redup bahkan bubar karena tidak ada yang menggantikan peran sang kiai.

Karena itulah pesantren perlu menerapkan sebuah sistem yang memungkinkan kiai tidak memegang kendali penuh dalam semua urusan pesantren. Harus ada distribusi kewenangan, agar yang bekerja dalam pesantren adalah sistem pendidikan dengan segala perangkat spesialnya.

Dengan kata lain, kiai perlu mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya kepada beberapa orang untuk menjalankan program pesantren, sehingga semisal sang kiai bepergian dalam waktu cukup lama, atau bahkan meninggal dunia, pesantren tetap eksis dan tidak kehilangan santri.

“Kami di Kementrian Agama terus berupaya mengembangkan pondok pesantren di Indonesia agar bisa tetap lestari sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan. Karena itu jangan sampai ada pesantren yang redup atau tutup karena ditinggal pergi kiai,” tuturnya di hadapan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah.  

Menag mengajak masyarakat pesantren untuk responsif terhadap perkembangan globalisasi, salah satunya pada aspek leadership dan manajemen. Menurutnya, halaqoh tersebut bukan memberi “pelatihan kepemimpinan” kepada para kiai. Tetapi mendiskusikan perlunya menerapkan manajemen suksesi dalam kepemimpinan di pondok pesantren.

“Para kiai itu para pemimpin yang sangat terhormat. Kiai adalah panutan umat, mana berani saya melatih kiai. Halaqoh ini untuk mendiskusikan perlunya manajemen dalam pesantren,” tuturnya dibumbui nada canda.  

Dikatakan Menag, kontribusi pesantren terhadap bangsa sangat besar, bahkan sejak zaman pra kemerdekaan. Keberadaan lembaga pendidikan pesantren sebagai jantung pendidikan keagamaan yang sudah berkontribusi besar bagi negeri tercinta.

Ia ceritakan, buku KH Saifuddin Zuhri (alm) yang berjudul “Guruku  Orang-Orang  dari Pesantren”. Di buku karya ayahnya sendiri yang pernah jadi Menteri Agama, itu berisi catatan perjuangan pesantren dalam membangun bangsa.

Selain itu, tutur  dia, pada 1978-1980 an, muncul gerakan pesantren yang dimotori oleh KH Abdurrahman Wahid yang berupaya memperkenalkan pesantren hingga ke dunia luar. “Saya termasuk yang ikut dalam kumpulan itu,” kata Menag.

Didampingi Setditjen Pendis Ishom Yusqi, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Mubarok, dan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Ahmadi,  Menag menyampaikan pentingnya up date managemen pesantren karena dinamika masyarakat begitu tinggi.

Menurutnya,  keluarga besar pesantren harus bisa merespon ekspektasi atau harapan masyarakat yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

“Apa pun coraknya, pengembangan managemen pesantren sangat penting, karena tantangan itu juga semakin kompleks,” jelasnya.

Siapkan Regulasi

Dalam sambutannya Menag mengapresiasi pondok pesantren sebagai jantungnya pendidikan di  Indonesia, dan merupakan sistem pendidikan Islam terbaik yang juga diakui oleh ulama di dunia.   Ia katakan, sejarah membuktikan peran besar pesantren merebut kemerdekaan dan mendirikan negara Indonesia.

“Pesantren merupakan sebuah kekuatan dalam melawan penjajah” ungkapnya.

Tetapi dalam perkembangannya pesantren tidak bisa lepas dari problem, salah satunya tamatan pesantren tidak bisa diterima oleh dunia kerja hanya karena ijazanya tidak sama dengan pendidikan formal

Maka  dari itu Kemenag membuat satu kebijkanan yang bertujuan untuk mengembangkan pesantren baik dalam segi manajerial maupun penyetaraan. Baik dalam segi legalitas serta kemampuan lulusan pesantren itu sendiri.

Sekarang, lanjut Menag, Kementerian Agama terus berupaya menyiapkan regulasi agar lulusan pesantren tetap bisa melanjutkan penddikan yang lebih tinggi, agar bisa menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

Ia pun mengajak para kiai, ustad dan para santri untuk menguasai teknologi informasi. Konten internet perlu dipenuhi oleh ajaran para kiai dan karenanya santri harus aktif mengisi dunia maya dengan aneka keilmuan pesantren.

Lukman Hakim berharap halaqah tersebut bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti masyarakat pesantren dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan globalisasi. Ia katakan, pemerintah akan terus berupaya bekerjasama dengan pesantren dalam membangun Indonesia.

Sebelumnya, Sesditjen Pendis  Ishom Yusqi dalam sambutannya mewakili Dirjen Pendis menyampaikan, bahwa pelaksanaan halaqah ini diikuiti oleh 169 peserta yang terdiri dari pimpinan ponpes, serta para kiai dan ustaz.

Acara dimaksudkan sebagai wahana silaturahim para pimpinan pondok pesantren, tempat bermusyawarah untuk pengembangan pendidikan dan kemandirian di masa mendatang, serta pengembangan tatakelola pondok pesantren.

Hadir dalam acara tersebut Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidullah Sodaqoh dan Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abu Hapsin beserta jajarannya, ketua Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) Jateng Gus Abdul Ghaffar Razin dan sejumlah pengurus lembaga lajnah dan badan otonom NU Jawa Tengah. (Ichwan/Abdullah Alawi)