Jakarta, NU Online

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.

 

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH M Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapan fatwa tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

 

MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI turut menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.

 

"Rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa sehingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup penggunanya," tulis MUI dalam dokumennya yang dikutip NU Online, Selasa (10/11/2026).

 

Sementara itu, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

 

Ketentuan Hukum Penggunaan Vape

Dalam bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan tiga poin utama. Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzari'ah) penggunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

 

Kedua, menyalahgunakan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram.

 

"Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram," tulis MUI.

 

MUI Minta Pemerintah Susun Undang-Undang

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

 

MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Presiden juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.

 

MUI turut mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian vape berjalan secara terpadu. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

 

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

 

MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian untuk melarang penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk tersebut. Adapun Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

 

Kepada BNN dan aparat penegak hukum, MUI meminta penutupan celah peredaran narkotika melalui vape serta penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.

 

"Penindakan juga perlu dilakukan terhadap penggunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tulisnya.

 

MUI mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai keharaman penggunaan vape serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

 

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

 

"Kepada seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat," tulisnya.