Jakarta, NU Online
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada persoalan di banyak aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya mengenai perekonomian dan kesejahteraan rakyat kecil dalam berjuang menghadapi pandemi yang hingga kini belum terkendali.

Hal tersebut akan dibahas dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 25-26 September 2021. Setelah dibahas, pemerintah akan diberikan rekomendasi agar mampu menyelesaikan persoalan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil ini.

“Pandemi ini juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyak kelompok rentan yang kemudian menjadi miskin. Itu saya kira. Tim Komisi Rekomendasi ini menyepakati agar isu kesejahteraan rakyat itu juga sangat penting dibahas,” kata Sekretaris Komisi Rekomendasi Munas-Konbes 2021 M Kholid Syeirazi kepada NU Online, Kamis (23/9).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mencatat, pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Penduduk miskin naik sebesar 9,78 persen pada 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 juga mencatat, sebanyak 14,28 persen penduduk usia kerja terkena dampak pandemi Covid-19 dengan 2,56 juta orang di antaranya menganggur. Kelompok rentan seperti Asisten Rumah Tangga (ART) pun bertambah karena minim perlindungan terhadap risiko kerja bagi kelompok yang bekerja di sektor informal.

“Jadi rekomendasi kita nanti adalah agar pemulihan ekonomi harus memprioritaskan pemulihan rakyat kecil, bukan insentif untuk pengusaha-pengusaha besar dengan pajak. Konsentrasinya adalah menyelamatkan lapisan masyarakat terbawah ini yang tadinya kelompok rentan menjadi miskin,” katanya.

 

 

Kholid menegaskan, jangan sampai prioritas penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil itu hanya menguntungkan para pengusaha.

“Jadi prioritasnya tetap kelompok rentan, masyarakat kecil,” tegas Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu.

Sementara itu, pada aspek ekonomi, pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi terhadap kerusakan struktur ekonomi.

Salah satunya dengan mempercepat keterbukaan keuangan (financial inclusion) untuk meredakan jurang ketimpangan antara si kaya dan miskin. Kemudian, fungsi perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus mendukung akses bagi semua lapisan masyarakat, termasuk UMKM.

“Pemerintah harus semakin memperdalam akses masyarakat terhadap permodalan yang terjangkau sehingga UMKM bisa terus bergulir dan masyarakat bisa tetap bekerja. Sementara sekarang ini belum terlalu inklusif karena aset-aset masyarakat ini masih aset tidur yang tidak bankable sehingga perbankan ini tidak ramah terhadap UMKM. Karena itu, harus dipercepat financial inclusion ini,” pungkas Kholid.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin