Jakarta, NU Online

Komisi Bahtsul Masail Komisi Qanuniyah menyatakan dalam ajaran Islam pernikahan merupakan bagian dari hifz al-nasl (menjaga keturunan). Untuk itu, keabsahan dalam pernikahan di dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Idris Masudi dalam sidang pleno di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Dalam mazhab Syafi’i, yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia, rukun pernikahan meliputi sighat ijab-kabul, kedua mempelai, dua saksi, dan wali perempuan.

"Maka Komisi Qanuniyah memutuskan kecacatan keabsahan perkawinan bisa terjadi jika tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam fiqih," jelasnya.

Dalam konteks pertanyaan di sini, pencatatan Dukcapil atas perkawinan seseorang yang secara syar’i tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka tidak bisa dibenarkan.

"Artinya, Dukcapil menurut komisi qanuniyah tidak boleh menerbitkan KK bagi pasangan yang tidak memiliki isbat nikah dari Pengadilan Agama sampai memiliki isbat nikah dari Pengadilan," ujarnya.

Komisi juga menegaskan bahwa bagi pasangan yang belum tercatat di KUA, maka mengurus isbat nikah dari Pengadilan Agama harus dilakukan terlebih dahulu sebelu mengurus administrasi di Dukcapil. Hal ini karena di Dukcapil tidak ada pemeriksaan apakah pasangan telah mendapatkan istbat nikah atau belum, yang penting hanya pengisian formulir sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan administrasi kependudukan di mana   Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 menyatakan tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dalam beberapa ketentuannya menegaskan Pasal 11 ayat (1): Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
b. Dan seterusnya. 

Kemudian Pasal 33 Ayat (1) menegaskan Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
c. KK, dan
d. KTP-el. 

Permasalahan ini lalu muncul ketika Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, untuk Register Akta Kelahiran (formulir F-2.03 dan F-2.20) membolehkan pasangan yang belum tercatat KUA mengajukan ke Dukcapil untuk mendapatkan kartu keluarga (KK) meskipun belum isbat nikah di Pengadilan Agama. "Ini yang kemudian dipersoalkan dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah," jelasnya.