Jakarta, NU Online

Wakil Ketua PP Muslimat NU Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Koperasi, Saidah Sakwan menargetkan 38 wilayah Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU memiliki Pusat Koperasi (Puskop) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.

Penguatan kelembagaan koperasi ini menjadi fondasi penting untuk menggerakkan potensi ekonomi Muslimat NU dari tingkat wilayah hingga akar rumput.

Hal tersebut diungkapkan Saidah di sela Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi An-Nisa (Inkopan) Tutup Buku Tahun 2025 yang digelar di Kantor PP Muslimat NU, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Saidah, RAT menjadi ruang strategis untuk melihat secara utuh perkembangan dan kekuatan kelembagaan koperasi Muslimat NU yang telah tumbuh di berbagai daerah.

“Saat ini kita memiliki delapan Puskop yang menaungi sekitar 150 koperasi primer. Ini adalah modal sosial yang sangat penting dan harus terus dikembangkan ke depan,” ujarnya kepada NU Online.

Ia menilai, penguatan Puskop menjadi kunci agar gerakan ekonomi Muslimat NU tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu sistem yang saling menopang.

“Kita berharap seluruh 38 wilayah Muslimat NU ke depan memiliki Puskop. Di bawahnya, koperasi-koperasi primer terus dikembangkan, karena koperasi akan menjadi jangkar pengembangan ekonomi Muslimat di tingkat basis,” kata Saidah.

Saidah juga menyoroti besarnya infrastruktur sosial Muslimat NU yang telah aktif hingga tingkat paling bawah, mulai dari ranting, Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga hampir 98 ribu majelis taklim. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam sistem ekonomi yang terintegrasi.

“Modal sosial Muslimat NU ini sangat besar, tetapi pemanfaatannya melalui koperasi masih minim. Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi langkah pertama yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Inkopan sebagai holding koperasi Muslimat NU

Dalam forum RAT tersebut, Saidah juga ditetapkan sebagai Ketua Induk Koperasi An-Nisa (Inkopan) untuk periode kepengurusan selanjutnya. Dalam kapasitas barunya, ia menekankan peran Inkopan sebagai holding yang mengonsolidasikan seluruh potensi koperasi Muslimat NU.

Menurutnya, Inkopan memiliki mandat strategis untuk mengembangkan kelembagaan Puskop di daerah sekaligus mendorong penguatan koperasi primer secara berjenjang dan sistematis.

“Posisi Inkopan adalah sebagai holding. Mandatorinya mengembangkan Puskop di daerah, lalu Puskop mendorong koperasi primer. Ini harus berjalan secara sistematis,” ujarnya.

Selain penguatan kelembagaan, ia menilai pengembangan unit usaha koperasi juga harus menjadi prioritas. Unit usaha tersebut mencakup pembiayaan simpan pinjam hingga sektor produksi dan distribusi.

“Koperasi An-Nisa harus bisa menjadi alternatif dari praktik rentenir dan pinjaman online. Anggota tidak perlu lagi pinjam ke pinjol atau rentenir, tetapi cukup ke koperasi,” katanya.

Menghubungkan potensi basis dengan pasar

Saidah turut menyoroti besarnya potensi usaha kecil dan mikro (UKM) milik anggota Muslimat NU yang selama ini berjalan secara terpisah. Menurutnya, koperasi harus hadir sebagai penghubung antara produksi di tingkat basis dengan akses pasar yang lebih luas.

“UKM Muslimat NU itu banyak. Tinggal bagaimana kita mengoneksikan, misalnya dengan ekosistem makan bergizi gratis. Kita bisa menjadi pemasok sayur, telur, ikan darat, dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, koperasi berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk anggota melalui penguatan kemasan, perluasan akses pasar, serta perbaikan manajemen distribusi.

“Semua titik produksi itu harus kita hubungkan. Inkopan posisinya sebagai penghubung titik-titik, menghubungkan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan kebutuhan pasar,” ujarnya.

Melalui penguatan peran Inkopan sebagai holding, Saidah berharap koperasi Muslimat NU dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tradisi Nahdlatut Tujjar sebagai pilar kewirausahaan Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat.