Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), mencapai kata sepakat untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU.

<>

Serangkaian seminar akan dilakukan roadshow di sejumlah daerah di Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pimpinan DPD berkunjung ke PBNU, Selasa (16/10). 3 Pimpinan DPD, masing-masing La Ode Ida, Bambang Suroso, dan Permana Sari.

Ketiganya diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjend PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra, Ketua PBNU H. Iqbal Sullam, Ketua Lembaga Takmir Masjid PBNU KH. Abdul Manan Ghani, Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU H. Nurul Yakin Ishak, Sekjend Pencak Silat NU Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen, Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana Alam NU Sultonul Huda, dan Sekretaris Persatuan Guru NU M. Taufik. 

"Kedatangan  kami yang pertama ingin berterimakasih atas apa yang dihasilkan NU dalam Munas dan Konbes di Cirebon kemarin. Perjuangan DPD dan NU pada dasarnya sama, dan apa yang dihasilkan NU sudah langsung kami tindak lanjuti di internal kami," kata La Ode mengenai kunjungannya.

Bambang Suroso yang menjabat sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI, mengatakan sejauh ini DPD telah menetapkan 10 isu strategis sebagai konsentrasi untuk dikerjakan dengan menggandeng 99 perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. Ke depan, DPD ingin mengembangkan kerjasama dengan NU. 

"Sepuluh isu tersebut di antaranya sistem presidensial yang belum terlaksana, masih terjadinya tumpang tindih di sejumlah lembaga di Indonesia, serta pemberlakuan otonomi daerah yang belum maksimal," ungkap Bambang.

Untuk tujuh isu lainnya, lanjut Bambang, yaitu adanya aspirasi masyarakat untuk munculnya calon presiden perseorangan, pemilihan pemilu nasional dan lokal dengan alasan social dan economi cost, dukungan untuk MK menjadi 'penjaga gawang' UUD 1945,  penajaman pasal 33 UUD 1945 melalui mekanisme amandemen. 

"Ini juga yang mendorong kami untuk datang ke sini. Kami ingin NU mendukung dilaksanakannya amandemen UUD 1945 yang sekarang tengah kami gagas," tambahnya. 

Untuk teknis tindak lanjut hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU tersebut, DPD menyanggupi digelarnya seminar roadshow di 9 provinsi di Indonesia. Ke-9 seminar tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 event, masing-masing 3 di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyambut baik ajakan DPD RI tersebut. Kiai Said menjawabnya dengan menukil 7 poin deklarasi Ciganjur yang menjadi cikal bakal reformasi, di mana dalam penerapannya terdapat sejumlah penyimpangan. 

"Seperti pemilihan umum langsung, dulu kami mengusulkannya tanpa terfikirkan dampaknya sedemikian buruk. Bahkan kalangan kiai bisa terpecah-pecah. Kami berterimakasih dan siap mendukung dilakukannya amandemen UUD 1945, selama itu dilakukan secara hati-hati dan atas tujuan kebaikan Indonesia," pungkas Kiai Said. 


Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Samsul Huda