PBB Laporkan Serangan Udara dan Tembakan Israel di Seluruh Wilayah Gaza

New York, NU Online

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan serangkaian serangan udara Israel, penembakan artileri, ledakan akibat penghancuran bangunan, serta tembakan dari pasukan laut dan darat Israel di seluruh wilayah Jalur Gaza pada Selasa dan Rabu.

Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq dilansir WAFA mengatakan, personel keselamatan dan keamanan PBB yang bertugas di Gaza mencatat berbagai insiden tersebut di seluruh kegubernuran di wilayah itu.

Dalam pengarahan harian di Markas Besar PBB, New York, Rabu (14/10/2026), Haq menekankan pentingnya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil. Ia mengatakan PBB bersama mitra kemanusiaannya terus berupaya menyalurkan pasokan yang sangat dibutuhkan penduduk Gaza.

Menurut Haq, PBB berhasil memasukkan tambahan pasokan bahan bakar, lembaran plastik pelindung, pakaian musim dingin, obat-obatan, dan perlengkapan medis ke Gaza pada Selasa.

Namun, jumlah barang yang diizinkan masuk masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Mitra kemanusiaan PBB juga menghadapi hambatan serius dalam menyalurkan bantuan akibat kekurangan pendanaan dan pembatasan oleh Israel.

Haq menjelaskan bahwa pembatasan tersebut mencakup larangan operasional terhadap sejumlah mitra kemanusiaan, pembatasan impor barang-barang penting, serta penolakan akses yang berdampak pada lebih dari 64 persen wilayah Gaza.

PBB Soroti Penggerebekan di Tepi Barat

Selain situasi di Gaza, PBB menyoroti operasi pasukan Israel di Tepi Barat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa pasukan Israel menggerebek kantor sejumlah organisasi masyarakat sipil Palestina dan sebuah kompleks medis di Ramallah pada Selasa.

Dalam operasi tersebut, pasukan Israel menyita berkas dan peralatan serta menahan sejumlah warga Palestina.

Haq mengatakan mitra-mitra PBB mendesak otoritas Israel menghentikan pengetatan pembatasan terhadap ruang gerak masyarakat sipil Palestina.

Mereka memperingatkan bahwa penggerebekan berulang, disertai penahanan pembela hak asasi manusia dan pekerja perlindungan, menimbulkan efek intimidasi yang menghambat kemampuan organisasi masyarakat sipil dan kemanusiaan dalam menjalankan pekerjaan penting mereka.

PBB menegaskan pentingnya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil serta memastikan organisasi kemanusiaan memiliki ruang gerak yang memadai agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.