Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Media, IT, dan Advokasi Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) menyebutkan, ada tiga tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memasuki abad kedua.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Transformasi Nahdlatul Ulama Memasuki Abad Kedua di Aula Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Savic mengatakan bahwa tantangan tersebut muncul terutama karena jumlah warga NU mencapai sekitar separuh penduduk Indonesia, yakni 50 persen, sementara NU bukan negara dan tidak menerima pajak.

"Dengan jumlah warga yang begitu banyak, bagaimana kita bisa menavigasi warga kita memasuki abad kedua ini? Tentu kita harus tahu abad kedua itu cirinya apa,” ujarnya.

Menurut Savic, salah satu pergeseran besar abad ke-21 adalah melemahnya ekonomi agraria. Kultur warga NU selama ini berbasis agraria, sehingga perubahan menuju era industrial dan modern akan berdampak besar terhadap organisasi.

"Kalau kita bicara masa depan NU, kita juga harus berpikir tentang ekonomi agraria yang melahirkan kultur agraria yang tidak terikat pada waktu industrial,” lanjutnya.

Savic menilai kondisi sektor pertanian akan berpengaruh langsung terhadap NU. Ketika nasib petani memburuk, dampaknya juga akan terasa bagi organisasi.

"Kalau para petani bercerita panen susah, nasib pagi ini, dampaknya buat NU pasti juga akan berat. Beda kalau cerita petani itu menyenangkan, para pengurus NU pasti agak lebih enteng," ujarnya.

Ia juga menyoroti kompleksitas sektor agraria di tengah krisis pangan dan instabilitas global.

"Saat ini, dengan krisis pangan dan salah satu prioritas pemerintah adalah swasembada pangan, di era instabilitas sektor agraria menjadi sangat-sangat kompleks,” kata Savic.

Selain ekonomi, Savic menyebut sektor pendidikan sebagai tantangan kedua. Ia menilai pendidikan NU yang ditopang pesantren telah melahirkan mobilitas sosial yang besar.

"Sektor pendidikan NU ditopang oleh pesantren yang benar-benar banyak sekali. Kita ini lahir dari keberhasilan mobilitas yang tercipta karena keberhasilan pendidikan,” ujarnya.

Generasi pascareformasi, menurutnya, menikmati akses pendidikan yang lebih luas hingga ke luar negeri sehingga kebijakan pendidikan akan sangat menentukan masa depan NU.

"Artinya, kebijakan pendidikan akan berdampak pada masa depan itu. Sejauh mana mobilitas vertikal di tubuh warga NU sangat dipengaruhi kebijakan pendidikan," tegasnya.

Tantangan ketiga adalah adaptasi terhadap pergeseran dunia digital yang membawa perubahan pada norma generasi muda.

"Di dunia digital bukan hanya dalam konteks dunia pekerja, tapi juga norma-norma. Generasi yang terpapar dengan apa pun yang ada pada orang lain akan cenderung lebih terbuka, lebih egaliter juga,” jelasnya.

Savic mencontohkan pola relasi anak dan orang tua yang berubah, sehingga kepemimpinan berbasis figur karismatik tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan.

"Saya kira di NU sekarang tidak bisa mengandaikan PBNU dipimpin oleh sebuah figur kebapakan, kemudian di bawahnya sami'na wa atha'na,” ujar Savic.


Proses kepemudaan di NU

Sementara itu, pakar politik Indonesia Dr. Fachry Ali menilai kepengurusan PBNU dari zaman Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ke Ketua KH Yahya Cholil Staquf menunjukkan proses kepemudaan.

"Semakin lama para pengurus, aktor-aktor dalam PBNU itu lebih muda dari saya, jadi memang betul-betul mengalami kepemudaan,” katanya.

Ia menambahkan, proses kepemudaan tersebut membuat dunia agraria tidak lagi menjadi struktur utama penopang organisasi. Karena itu sebenarnya NU secara keseluruhan mengalami egalitarianisasi kepemimpinan.

"Egalitarianisasi dipengaruhi faktor politik nasional sejak reformasi yang mendorong aktor terbaik NU masuk ke lembaga politik seperti PKB," katanya.