Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menekankan pemerintah untuk membangun paradigma maritim mengingat kelautan merupakan wilayah yang sangat strategis sebagai basis pertahanan. 

“Dalam jangka panjang, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat konferensi pers menyikapi provokasi China yang melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, di Gedung PBNU Lantai 3, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (6/1).

Jika tidak, menurutnya, Indonesia akan kehilangan 75 persen potensinya untuk menjadi negara maju. “Ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera,” katanya.

Hal tersebut juga, lanjutnya, mengurangi potensi Indonesia untk memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers. Karenanya, Kiai Said menyampaikan bahwa pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan.

Di samping itu, sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh China itu harus ditunjukkan, meskipun Negeri Tirai Bambu itu merupakan investor terbesar ketiga di Bumi Zamrud Khatulistiwa.

“Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

Sebab, menurutnya, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di manapun, tidak bisa ditawar dengan hal apapun. “Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun,” ujarnya.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi