Jakarta, NU Online

Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) akan segera terselenggara pada 22 Desember 2023 mendatang, salah satu tema bahasannya adalah soal ekonomi kerakyatan. Pengamat Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Jaenal Effendi meminta kepada ketiga cawapres untuk memperhatikan aspek kunci pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada optimalisasi peran masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi ini menekankan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diakui, dan mereka tidak seharusnya dianggap sebagai penerima manfaat yang hanya membutuhkan modal," katanya kepada NU Online, Rabu (20/12/2023) pagi.

Jaenal menyatakan bahwa yang perlu sekali diperhatikan adalah aspek pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu menciptakan produk dan memiliki daya saing yang kuat.

"Kasih kesempatan dengan terlebih dahulu, misalnya adakan untuk masyarakat pelatihan-pelatihan yang meng-capacity building (membangun kapasitas) mereka, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi menjadi penting untuk dilakukan, karena ekonomi kerakyatan menekankan pada kombinasi antara unit produksi dengan faktor produksi yang nantinya akan menghasilkan barang atau jasa sebagai ouput akhir yang dampak keuntungannya akan dirasakan oleh masyarakat yang terlibat." jelasnya.

Terkait pembentukan kapasitas, Jaenal menyebutkan langkah yang pertama pemetaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Ini mencakup menilai sejauh mana sumber daya manusia (SDM) masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuannya.

"Lihat latar belakang keahlian masyarakat, jadi pertama yang perlu diperhatikan dari cawapres ini adalah ekonomi dengan terlebih dahulu mapping potensi apa yang dimiliki oleh masyarakatnya ini, mereka bisa apa sih dengan kemampuannya ini SDM nya sejauh mana ini," katanya.

Langkah kedua, menurut Jaenal adalah pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di sekitar masyarakat. Ia menyatakan bahwa penting untuk tidak memaksakan pola pertumbuhan ekonomi tertentu pada masyarakat, misalnya memberikan pelatihan tanam padi atau jagung kepada masyarakat pesisir yang bukan merupakan basisnya. 

"Lihat karakteristik daerah, lakukan mapping potensi sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Tidak bisa dipaksakan misalnya basisnya tinggal di daerah pesisir mendapatkan pelatihan intervensi pemerintah untuk menanam padi, menanam jagung. Itu bukan dunianya," jelasnya.

Ia menyadari dalam konteks ekonomi kerakyatan, maka perlu ada intervensi pemerintah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi setempat, sehingga masyarakat dapat mengembangkan ekonominya secara berkelanjutan.

"Karakteristik daerah menjadi nilai dari potensi daerah, kemudian daya dukung  pemerintah melalui perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan sesegera mungkin sehingga cepat terlaksanakannya ekonomi kerakyatan," terangnya.