Jakarta, NU Online
Komisi Masail Diniyah Waqi‘iyah Munas-Konbes NU 2012 telah menyiapkan rancangan pembahasan terkait pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rancangan ini akan dibawa dalam persidangan akbar yang akan diadakan 14-17 Sepetember 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon.
<>
Isu ini diangkat berdasarkan hasil pengamatan keadaan yang menggejala dan laporan masyarakat di lapangan. Isu kesejahteraan patut diangkat karena merupakan kebutuhan mutlak dan mendasar masyarakat.

Pemerataan kesejahteraan ini berkait erat dengan tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Komisi Munas-Konbes NU menilai kebijakan pemerintah belum menjalankan amanat UUD 1945 terkait pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan pengamatan komisi ini, kesejahteraan rakyat Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejumlah indikator menunjukkan kenaikan angka tersebut. Hanya saja peningkatan kesejahteraan itu berlaku untuk segelintir elemen. Kenaikan kesejahteraan itu sedikitnya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses pendidikan dan kekuasaan.

Ironisnya, pada saat yang sama angka kemiskinan di Indonesia juga tinggi. Bahkan BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2011 yang pengeluaran perbulannya kurang dari Rp. 230 ribu, mencapai 57 juta orang. Dengan ukuran lain, sejumlah 24% dari total penduduk Indonesia berada di lapisan bawah kemiskinan.

Dana sebesar Rp. 230 ribu per bulan, sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian tinggi. Biaya tersebut hanya bisa menutupi kebutuhan pangan dengan kualitas gizi di bawah standar. Sedangkan kebutuhan masyarakat juga melingkupi aspek pendidikan dan kesehatan yang jauh dari bayangan dengan uang sebesar Rp. 230 ribu.

Redaktur: Mukafi Niam
Penulis   : Alhafiz Kurniawan