Mataram, NU Online

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria mempunyai problem setumpuk terkait kesejahteraan petani. Petani di Indonesia yang meyoritas hidup di pedesaan membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung pertanian.

Untuk mewujudkan kesejhateraan petani ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan infrastruktur pertanian.

Robikin menyampaikan hal itu pada konferensi pers di perhelatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Kamis (23/11) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kegiatan yang berlangsung 23-25 November 2017 ini, Robikin menjelaskan terkait pembangunan infrastruktur pertanian. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan memperbanyak membangun saluran air di berbagai daerah di Indonesia.

“Pemerintah harus hadir dan memberikan afirmasi di bidang pertanian, redistribusi lahan, dan membangun infrastruktur pertanian,” ujar Robikin di hadapan sejumlah awak media.

Menurut pria yang juga Ketua Panitia Munas dan Konbes NU ini, kalau pemerintah serius ingin melakukan reformas agraria, mereka juga harus membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan para petani secara merata.

“Selain infrastruktur, juga harus mengusahakan adanya pupuk yang murah dan terjangkau oleh masyarakat petani,” kata Robikin didampingi Sekretaris Panitia Munas dan Konbes H Ulil Hadrawi dan Koordinator Media Savic Ali. 

Reforma agraria menjadi salah satu materi penting dalam Munas dan Konbes NU di Lombok, khususnya terkait redistribusi lahan. Penguatan kesejataraan petani menurut Robikin merupakan langkah strategis NU dalam mewujudkan penguatan ekonomi warga.

Karena menurutnya, penguatan ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebab kemiskinan menjadi salah satu faktor rentan seseorang terpapar ideologi radikal.

“Jadi perhatian NU tidak hanya menguatkan perekonomian, tetapi juga meneguhkan ideologi yang ramah bagi setiap perbedaan,” ucap Robikin. (Fathoni)