Jakarta, NU Online 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Robikin Emhas mengatakan bahwa pengentasan persoalan stunting adalah tugas negara. Namun demikian, katanya, negara tidak mampu melakukan persoalan stunting secara sendirian mengingat banyaknya persoalan lain yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, menurut Robikin, harus melibatkan pribadi-pribadi warga negara  atau secara kolektif yang disebut dengan civil society. 

Ia menyampaikan hal itu saat membuka Halaqah Alim Ulama dan Da'iyah NU yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Fatayat NU (PP Fatayat NU) di lantai lima, gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

"Ada tanggung jawab negara di satu sisi, ada tanggung jawab warga negara yang secara pribadi yang kemudian secara kolektif yang dianggap sebagai civil society, "

Namun begitu, katanya, civil society harus sanggup untuk menjadi gerakan rakyat. Di antara ukuran keberhasilan gerakannya, ialah menjadikan isu stunting menjadi viral di media sosial. 

"(Kalau belum viral) maka kampanye temen-temen belum berhasil," ujar alumnus Pesantren Miftahul Huda Gading, Malang melihat maraknya media sosial yang sudah tak terbendung. 

Ia menjelaskan, fungsi utama kita sebagai masyarakat sipil, adalah memantik tumbuhnya kesadaran di masyarakat.

"Melalui da'iyah NU inilah kita punya harapan gagasan ini bisa tumbuh dan subur," katanya. 

Pada akhirnya, harap Robikin, masyarakat mau bergandeng tangan untuk menggelorakan isu stunting agar tidak lagi terjadi di Indonesia atau paling tidak berkurang secara signifikan. 

Di antara narasumber yang mengisi Halaqah ini, ialah Rois Syuriyah PBNU KH Ishomuddin, dan Guru Besar dan Ahli Gizi The University of Alma Ata Yogyakarta Hamam Hadi. 

Pada acara yang mengangkat tema "Jihad Cegah Stunting" ini diikuti peserta dari para kiai NU, Da'iyah Fatayat NU DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Fatayat Jakarta, Pengurus Cabang Muslimat Jakarta Barat, dan sejumlah pengurus Nasyiatul Aisyiah Muhammadiyah. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)