Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan dukungannya atas wacana kembali diterapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), apapun namanya, agar kebijakan negara dari pemerintahan pusat sampai daerah menjadi terarah dan seragam. 

“Pada prinsipnya saya dukung, apapun namanya. Supaya seragam antara kebijakan presiden sampai ke bawah. Karena tidak ada tuntunan bersama, bupati ngarang sendiri, gubernur ngarang sendiri, presiden juga. Jadinya amburadul, tidak tertib,” katanya di Gedung PBNU, Jum’at (5/2). 

GBHN pernah ditetapkan oleh MPR sebagai acuan arah pembangunan dari jangka pendek sampai dengan jangka panjang dalam pemerintahan Orde Baru. Sayangnya, program yang baik ini dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Presiden Soeharto dengan alasan ingin melanjutkan program pembangunan yang belum selesai, ingin terus menjadi presiden sampai lebih dari 30 tahun. 

Dalam masa Reformasi, GBHN tersebut dihapus karena dianggap berbau Orde Baru. Ternyata, jalannya pembangunan tidak terarah dengan baik. Apalagi ketika ketika pemimpin politik dipilih langsung oleh rakyat yang mengakibatkan masing-masing orang memiliki program sendiri-sendiri.

Jika untuk membikin GBHN harus melalui amandemen UUD, bagi Kiai Said, hal tersebut bukanlah masalah, sekaligus untuk memfungsikan kembali MPR. “GBHN menseragamkan agenda pembangunan dari presiden sampai dengan lurah. Demi kemasalahan harus ada supaya terarah dan jelas,” paparnya. (Mukafi Niam)