Jakarta, NU Online

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Idy Muzayyad menyiapkan integrasi layanan pendidikan dan kesehatan NU dalam satu sistem pelayanan.

 

Program ini ditargetkan mulai diuji coba di 30 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sebagai bagian dari program 100 hari kerja setelah dilantik sebagai pengurus PBNU periode 2026–2031.

 

Idy menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Umat yang menjadi rumpun tugasnya.

 

Bidang ini mencakup Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Lembaga Kesehatan NU (LKNU), dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU).

 

“Penekanannya pada akselerasi dan integrasi pelayanan umat dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya kepada NU Online saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026).

 

Idy menilai, potensi sumber daya yang dimiliki NU di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pelayanan umat, khususnya warga NU, selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

 

"Salah satu persoalan yang menyebabkan potensi tersebut belum optimal adalah kurangnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga. Padahal, NU memiliki berbagai sumber daya di bidang pendidikan dan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah," ungkapnya.

 

Di bidang kesehatan, misalnya, terdapat layanan yang dikelola badan otonom NU, PCNU, dan LKNU. Namun, berbagai potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pelayanan umat.

 

Karena itu, melalui program 100 hari kerja, Idy berencana menguji coba integrasi layanan di 30 PCNU. Program ini tidak diarahkan untuk membangun fasilitas baru, melainkan menghubungkan sumber daya yang sudah tersedia melalui sistem pelayanan yang cepat, akurat, dan tepat sasaran.

 

“Ini sebenarnya tidak perlu kemudian mengadakan sumber daya baru, tidak perlu mengadakan ambulans baru, atau bahkan rumah sakit baru atau klinik baru, tapi mengintegrasikan saja potensi yang sudah ada ini dengan cara membuat satu sistem layanan yang cepat, akurat, dan tepat,” jelasnya.

 

Salah satu rencana yang disiapkan adalah penyediaan pusat panggilan atau call center kesehatan. Melalui sistem tersebut, kata Idy, warga NU diharapkan lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan kesehatan yang tersedia di lingkungan organisasi.

 

Sementara itu, di bidang pendidikan, pihaknya ingin mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan NU, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah menengah pertama dan atas, madrasah tsanawiyah dan aliyah, hingga perguruan tinggi.

 

Integrasi tersebut diharapkan dapat memudahkan warga NU mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan, mulai dari lahir hingga meninggal dunia.

 

“Pengurus itu jangan jadi urusan, tapi pengurus yang benar-benar mengurusi warga NU. Warga NU itu kan membutuhkan pelayanan dari kita mulai dari lahir sampai meninggal,” ujarnya.

 

Perkuat Manajemen dan Standar Mutu

Selain mengintegrasikan layanan, Idy menilai penguatan manajemen menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan NU agar mampu bersaing dengan lembaga lain.

 

Ia mengatakan, dari segi jumlah, lembaga pendidikan NU memiliki potensi besar. Namun, pengelolaan yang belum terkonsolidasi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas layanan.

 

"Kuncinya pada manajemen sebenarnya. Sekali kalau bicara jumlah, jumlah sekolah kita sama sebelah enggak kalah sebenarnya, cuma karena manajemen,” ungkapnya.

 

Menurutnya, pengelolaan lembaga pendidikan NU yang tersebar di berbagai badan dan kepengurusan membutuhkan mekanisme koordinasi serta pengendalian mutu yang kuat.

 

Idy mengibaratkan pengelolaan lembaga pendidikan NU seperti sistem waralaba (franchise), sedangkan lembaga lain menggunakan model perusahaan induk (holding).

 

Meski berbeda model, ia menilai pengelolaan lembaga NU tetap dapat diperkuat melalui konsolidasi standar mutu. Ia mencontohkan perlunya standar pendidikan yang jelas bagi lembaga pendidikan Ma'arif NU dan perguruan tinggi NU. Hal serupa juga diperlukan dalam pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan milik NU.

 

“Pendidikan juga harus punya standar. Perguruan tinggi juga harus yang berkualitas. Ini kadang memang kita harus ketat di dalam hal menaikkan dan menjaga standar, termasuk pelayanan kesehatan,” katanya.

 

Idy menambahkan, potensi layanan kesehatan NU di tingkat daerah sebenarnya cukup besar. Ia mencontohkan keberadaan ambulans yang telah tersedia di berbagai wilayah dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

 

“Potensi itu di bawah sangat besar. Kita mendapati bahwa, misalnya dengan koin NU ya, itu kan hampir di setiap kecamatan sudah memiliki ambulans untuk pelayanan. Nah, itu tinggal diintegrasikan dalam satu manajemen yang berkualitas dan terkontrol,” ujarnya.

 

Idy mengatakan, PBNU melalui lembaga-lembaga terkait akan melakukan konsolidasi agar seluruh entitas pelayanan umat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, bergerak dengan irama, komando, dan tujuan yang sama.

 

"Standarnya ya standar pelayanan kesehatan NU, itu ada standarnya. Pendidikan juga terstandar, itu akan luar biasa,” tandasnya.