Jakarta, NU Online

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji sejumlah skema untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu haji, termasuk wacana baru yang disebut war tiket haji.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan bahwa gagasan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam. Hingga saat ini, menurutnya, belum ada kejelasan mengenai konsep maupun mekanisme yang ditawarkan.

“Silakan dikaji. Belum jelas, kita lihat dulu sistemnya seperti apa. Belum ada keterangan resmi mengenai sistem yang ditawarkan,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut juga perlu melibatkan DPR agar skema yang dirancang memiliki landasan kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru. “Kedua, nanti harus dibahas dulu di DPR,” ujarnya.

Menurutnya, PBNU sendiri belum melakukan pembahasan internal terkait wacana tersebut. Karena itu, ia menilai belum tepat memberikan penilaian tanpa kajian yang memadai.

“PBNU belum ada diskusi. Kalau hanya sekadar wacana tanpa kejelasan, kita juga belum bisa menilai,” katanya.

Gus Yahya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan, terutama bagi masyarakat yang telah lama menunggu antrean haji.

“Bagaimana dengan mereka yang sudah telanjur menunggu? Sistemnya harus adil bagi mereka,” tegasnya.

Ia menegaskan, setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut ibadah haji, harus didasarkan pada studi yang matang dan data yang jelas.

“Saya tidak bisa bicara tanpa studi dan data. Harus dilihat dulu apakah ini gagasan yang serius atau tidak,” ujarnya.

Jika wacana tersebut berkembang menjadi kebijakan konkret, PBNU menyatakan siap membentuk tim kajian untuk memberikan masukan dan rekomendasi.

“Kalau ini benar-benar menjadi kebijakan, nanti kita butuh tim studi untuk memberikan masukan dan rekomendasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai skema untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu, termasuk konsep war tiket haji.

Gagasan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya terobosan agar pelaksanaan haji lebih cepat dan efisien.

“Sekarang Presiden berkeinginan agar kita memikirkan bagaimana caranya haji tidak antre. Itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan dana haji yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pendaftar. Sejak kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jumlah calon jamaah meningkat signifikan sehingga berdampak pada panjangnya daftar tunggu.

“Karena sudah ada keuangan haji, kita terpaksa antre. Semakin banyak pendaftar, semakin panjang antreannya,” ucap Dahnil.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap penggodokan. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan bagi calon jamaah yang telah masuk daftar tunggu, yang jumlahnya mencapai sekitar 5,7 juta orang.

“Wacana ini masih kami godok agar keinginan Presiden supaya haji tidak antre bisa diwujudkan, dengan tetap melindungi jemaah yang sudah terdaftar,” katanya.