Bandung, NU Online
Dengan Difasilitasi oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) PT Pos Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani kerjasama pelayanan seluruh produk jasa PT Pos Indonesia, yang akan dibuka di 24.000 pesantren milik NU di seluruh Indonesia. <>

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan, jika kerjasama ini berjalan sesuai rencana, maka kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Saat ini jaringan pesantren NU sebanyak 24 ribu pesantren dan 800 ribu masjid bisa dimanfaatkan untuk pengembangan layanan pos.

"Kerjasama ini merupakan langkah yang tepat karena kedua pihak memiliki kesamaan orientasi, yakni sama-sama berorientasi kerakyatan. Kita semua milik bangsa dan bertanggung jawab pada bangsa ini, bukan pada agen tertentu,” tutur Kyai Said.

Lebih lanjut Said menjelaskan, Kerjasama ini adalah salah satu bentuk peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan berorientasi kerakyatan, dalam ha ini adalah pesantren. 

"Kalau betul terlaksana kerjasama ini akan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak dari sisi educated, pengalaman dan tentu saja keuntungan materi yang didapatkan dengan hati tulus ikhlas," ungkap Kyai asal Cirebon ini. 

Menurut Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana, kerjasama tersebut nantinya akan memudahkan para santri dan juga masyarakat desa yang sulit menjangkau perkotaan dalam urusan transaksi pembayaran baik telepon atau listrik, pengiriman uang, pengiriman barang, pengiriman dokumen dan produk-produk jasa lainnya.

"Dengan program ini, pemberdayaan ekonomi di pedesaaan bisa sejalan dengan misi visi PT Pos Indonesia yang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah. Dengan keterlibatan NU, maka akan sangat mudah melakukan berbagai transaksi, kiriman dokumen dan barang di desa-desa," kata I Ketut dalam sambutannya setelah prosesi penandatanganan di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Jalan Cilaki Kota Bandung, Rabu (29/5).

Sementara itu, Menteri BUMN RI Dahlan Iskan yang datang menghadiri acara penandatanganan itu berharap, kerjasama tersebut tidak hanya menjadi wacana, tanpa ada kelanjutan realisasi. Kendati demikian, Dahlan menyambut baik langkah transformasi PT Pos Indonesia dalam hal pelayanan di pedesaan. 

"Jangan sampai setelah ditandatangai tidak ada kelanjutannya. Maka, perlu langkah kongkrit," imbuhnya. 

Untuk itu, lanjut Dahlan, yang harus dilakukan PT Pos Indonesia pertama kali adalah meminta daftar 100 pesantren pertama yang akan dibuka kantor pelayanan sebagai uji coba. "Dari 100 pesatren itu akan di cek kembali, apakah pesantren itu visible untuk dilanjutkan. Kemudian dari 100 pesantren tahap pertama dipilih kembali 50 pesantren yang terbilang berhasil," kata Dahlan. 

Di tempat yang sama, Ketua LPNU H Mustholihin Majid menyatakan, kesepakatan-kesepakatan untuk pengembangan fasilitas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang bermanfaat bagi NU dan bangsa akan terus diupayakan demi kemajuan umat dan bangsa, khususnya kaum Nahdliyin.

 

"Kami akan terus berusaha menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk kemajuan NU dengan asas saling memberikan manfaat dan tidak merugikan bangsa. Kami ingin warga NU terus dapat mandiri dan memiliki akses informasi serta akses ekonomi yang semakin luas," tandas Mustholihin.

 

Penulis : Syaifullah Amin