Jakarta, NU Online

Virus Corona (Covid-19) membuat seluruh pemerintah provinsi di Pulau Jawa mengubah pendidikan di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal itu diakibatkan karena virus tersebut dapat menyebar lebih cepat di tengah perkumpulan.

Pakar pendidikan Muhammad Zuhdi melihat kesiapan guru dan siswa dalam PJJ ini sangat variatif, ada yang siap, terpaksa siap, hingga betul-betul tidak siap.

"Pada persoalan ini, kita akan melihat disparitas yang tinggi antara satu kelompok sosial ekonomi tertentu dengan lainnya," katanya kepada NU Online pada Selasa (17/3).

Sebenarnya, lanjut Zuhdi, hal ini bisa menjadi kesempatan baik bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melihat sebaran pemanfaatan teknologi informasi di sekolah atau madrasah, termasuk siswanya.

Sebab, jelas Zuhdi, pemerataan kualitas pendidikan adalah sebuah kemestian. Semua anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan berkualitas.

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki standar sarana prasarana pendidikan. 

Karenanya, ia menegaskan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, pertama, perlu memperhatikan bagaimana membuat kesenjangan teknologi informasi antarlembaga pendidikan menjadi rendah.

Kedua, lanjutnya, bagaimana membuat para pendidik mampu mengubah paradigma pembelajaran yang mereka miliki, dari konvensional menjadi blended learning.

Ketiga, jelas Zuhdi, bagaimana pemerintah memanfaatkan generasi milenial yang memiliki potensi di bidang ini untuk mengubah model pendidikan di masa depan.

PJJ ini, menurutnya, memaksa sekolah dan madrasah untuk siap memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran secara lebih luas.

Pun dengan siswanya, PJJ akan menjadi modal buat mereka untuk bisa menjadi pembelajar mandiri di masa depan. Terlebih, kata alumnus Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi itu, modul pembelajaran daring sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad