Jakarta, NU Online
Pemerintah diwakili Menteri Agama dan Menteri Keuangan meluncurkan beasiswa untuk santri yang berasal dari program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Ini perjuangan lama agar santri bisa mendapatkan LPDP," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di acara peluncuran Program Beasiswa Santri di kantor Kemenag dilansir dari Antara, Jakarta, Senin (12/11).
Dia mengatakan baru saat ini jalur beasiswa LPDP untuk santri bisa dipermudah sehingga membuka kesempatan mereka untuk melanjutkan studi di dalam dan luar negeri.
Di lingkungan Kemenag, kata dia, program beasiswa santri sudah bergulir sejak 2005. Namun mulai tahun ini LPDP turut membuka jalur beasiswa khusus santri.
Menag mengatakan beasiswa LPDP untuk santri itu memperluas akses bagi santri berprestasi karena membuka peluang bisa kuliah di 200 universitas ternama di dunia.
Beberapa kampus itu seperti Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education (THE) dan Academic Ranking of World University (ARWU).
Bidang yang ditawarkan antara lain ilmu kedokteran, kesehatan, farmasi, keperawatan dan ilmu murni.
Menurut Menag, program LPDP untuk santri merupakan tonggak sejarah baru karena negara memberikan perhatian lebih kepada santri yang telah memiliki andil besar terhadap sejarah keindonesiaan.
Santri, menurut Menag, merupakan aktor yang selama ini menggerakkan dan menghidupkan keberagamaan dalam konteks ke-Indonesiaan.
"Kita hari ini jadi saksi bahwa negara memperhatikan secara kongkret sumber daya pondok pesantren," katanya.
Menag memastikan para santri mendapat afirmasi dari negara agar berprestasi di perguruan tinggi berkelas internasional.
Tahun ini beasiswa santri LPDP akan mengakomodir 100 pendaftar untuk dikuliahkan dalam berbagai tingkatan di dalam dan luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung program beasiswa untuk santri ini dan meminta Kementerian Agama untuk melakukan mekanisme seleksi yang tepat.
"Kemenkeu siap membantu Kementerian Agama dengan memberikan sepertiga bagian dari seluruh anggaran pendidikan yang dikelola Kemenkeu," katanya. (Red: Ahmad Rozali)
