Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan selesai sekitar 10 sampai 15 tahun mendatang. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato pengarahan di hadapan ratusan kepala daerah di Istana Negara IKN, Selasa (13/8/2024).

"Memang masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru tahun 2021–2022, akan selesai kira-kira 10–15 tahun yang akan datang, jadi masih panjang," kata Presiden Jokowi melansir Youtube Sekretariat Presiden.

Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Prof Rudy menilai bahwa lamanya pembangunan IKN akan mempunyai dampak terhadap membengkaknya operasional pemerintah.

"Pembengkakan operasional pemerintahan karena tidak seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan institusi pemerintahan ada di satu tempat yang sama," kata dia saat dihubungi NU Online, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, menurut Prof Rudy, presiden baru kemungkinan akan menanggung beban biaya yang besar, sehingga dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengalaman sebelumnya mengajarkan kita bahwa formula yang seimbang antara visi presiden terpilih dan pembangunan IKN akan sangat sulit dicapai dan akan ada pengorbanan program satu terhadap yang lain," jelas Wakil Rektor bagian Keuangan Unila itu.

Masalah baru

Dalam perspektif tata kelola negara, akademisi Mochamad Iwan Satriawan menjelaskan bahwa panjangnya jangka waktu pembangunan IKN memiliki potensi munculnya kasus-kasus korupsi baru. Hal ini mengingat korupsi yang sudah terjadi saat ini sangat banyak dan dengan jumlah yang fantastis.

"Pasalnya, ketika dana besar diberikan ke daerah untuk pembangunan, yang sering terjadi adalah korupsi," jelas Iwan yang  juga dosen Hukum Tata Negara di Unila.

Anggaran membengkak

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa anggaran untuk IKN pada 2024 naik sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun. Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp40,6 triliun. 

Kementerian Keuangan juga menjelaskan, total alokasi anggaran IKN tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023.

Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun, sementara untuk klaster non-infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,3 triliun.

Kementerian Keuangan juga mencatat anggaran untuk upacara HUT Ke-79 RI di IKN sebesar Rp87 miliar. Angka ini lebih besar daripada perayaan rutin tiap 17 Agustus di Jakarta yaitu sebesar Rp53 miliar.