Jakarta, NU Online
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Hortikuktura menggelar rapat koordinasi peningkatan produksi, investasi dan akselerasi ekspor komoditas hortikultura bersama para eksportir guna memacu peningkatan produksi bahkan ekspor komoditas pertanian khususnya hortikultura.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan dihadiri sejumlah kalangan, baik pengusaha hingga staf kementerian luar negeri.
Sejumlah keluhan dari belasan eksportir langsung ditanggapi oleh menteri Amran, termasuk percepatan proses surat izin ekspor dengan memotong waktu perijinan ekspor di Kementan dari 13 hari menjadi hanya 3 jam.
“Hari ini kita keluarkan kebijakan baru dan merevisi Permentan. Izin dulu maksimal 13 hari, ekspor naik 24 persen. Tapi hari ini kita pangkas menjadi 3 jam. Kami menyiapkan karpet merah untuk eksportir. Ini perintah bapak presiden. Kita bikin ekspor naik drastis,” kata Amran dalam rapat kordinasi dengan eksportir di Jakarta, Senin (29/10).
Menurut Amran, jika pengurusan izin di Kementan sudah 3 jam, pengurusan di instansi lainya akan menyusul sehingga izin keluarnya lebih cepat. Sehingga Kementan memberikan contoh percepatan pengurusan izin di sektor hulu.
Selain masukan dari para eksportir, Mentan juga mendapat masukan dari staf Kemenlu yang menurutnya sangat strategis untuk mengangkat nilai ekspor.
“Jika dulu eksportir mendatangi kami, tapi kini kita layani dan kita datangi. Para ekspor tidak perlu lagi mikir dokumen, tidak perlu datang mengurus, cukup di rumahnya saja. Kalau ekspor naik, perekonomian nasional pun meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut Amran menegaskan potensi sektor pertanian Indonesia khususnya komoditas hortikultura sangat menjanjikan untuk menguasai pasar ekspor sehingga mendongkrat neraca perdagangan. Terbukti, dari catatan BPS, ekspor pertanian tahun 2017 mencapai 442 triliun rupiah, naik 24 persen dibanding 2016. “Neraca perdagangan pertanian 2017 sebesar surplus 214 triliun rupiah,” tegasnya.
Amran menekankan kunci peningkatan produksi dan ekspor tidak terlepas dari kontribusi atau kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha. Pengusaha di bidang pertanian merupakan mitra utama keberhasilan sektor pertanian dalam menunjang peningkatan pendapatan negara.
“Kementrian pertanian telah mempermudah ijin dan urusan berusaha khususnya untuk ekspor produk pertanian. Dulu, mengurus izin bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sekarang kita percepa bisa 1 jam,” tuturnya.
“Kita terapkan sistem OSS (Online Single Submission). Ini perintah Bapak Presiden untuk akselerasi ekspor dan investasi. Kami minta semua operasi OSS 24 jam, setiap hari sabtu-minggu masuk,” imbuh Amran.
Oleh sebab itu, rapat kordinasi ini memiliki peran strategis untuk akselerasi investasi dan ekspor. Pasalnya, untuk mengejewantahkan hal ini perlu adanya sinergi yang baik. Yakni mendengarkan masalah yang dihadapai pengusaha hortikuktura dan memecahkannya secara cepat.
Terkait investasi, Amran menyebutkan di tahun 2013, investasi di sektor pertanian mencapai 29,3 triliun rupiah, selanjutnya tahun 2014 naik menjadi 44,9 triliun rupiah. Akumulasi peningkatan investasi dari 2013 ke 2017 sebesar 61,97 triliun rupiah.
“Nilai investasi tahun 2017 sebesar 45,9 triliun rupiah, naik 14,2 persen per tahun sejak 2013. Kemudian, total investasi 2013 sampai 2018 mencapai 270,05 triliun rupiah,” sebutnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Suwandi mengatakan Permentan terkait akselerasi ekspor yang direvisi yakni Permentan Nomor 38 Tahun 2017 dirubah menjadi Pementan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Rekomendasi ini mengatur juga izin ekspornya.
“Dengan perubahan ini kami membuka selebar-lebarnya ekspor produk hortikultura. Ini penting karena kontribusi ekspor komoditas hortikultura cukup tinggi. Ekspor total hortikultura segar Januari hingga Agustus 2018 mencapai 1.28 triliun rupiah, naik 27 persen dibanding Januari sampai Agustus 2017 yang hanya 0,94 triliun rupiah,” kataya.
Sementara total ekspor hortikultura segar dan olahan pada Januari hingga Agustus 2018 menurut Suwandi mencapai 2.87 triliun rupiah. (Red: Ahmad Rozali)
