Jakarta, NU Online

Greenpeace Indonesia menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026. Angka pertumbuhan tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim.

 

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi mempertanyakan siapa yang benar-benar menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

 

Menurutnya, kebanggaan pemerintah terhadap angka pertumbuhan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup.

 

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Atha dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (20/10/2026).

 

“Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” lanjutnya.

 

Di tengah tekanan ekonomi dan krisis iklim, Atha mengatakan masyarakat terpaksa melakukan berbagai upaya untuk bertahan hidup, mulai dari mengurangi pengeluaran hingga mencari sumber pendapatan tambahan.

 

Laporan Besok Harga Naik mencatat bahwa sebanyak 57,34 persen responden dari berbagai kelompok masyarakat memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. Sebanyak 38,78 persen responden menanam kebutuhan pokok di rumah dengan penghematan sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan.

 

Sementara itu, sebanyak 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pendapatan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan. Sebanyak 17,73 persen lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang menghasilkan Rp5.000–Rp500.000 per bulan.

 

“Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga,” ujar Atha.

 

Ia menambahkan bahwa beban tersebut semakin berat bagi masyarakat yang menghadapi bencana iklim karena harus menanggung tambahan biaya hidup, risiko kesehatan, dan terganggunya akses pendidikan anak.

 

“Bagi masyarakat yang mengalami bencana, krisis ini berarti tambahan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka,” ucapnya.

 

Di sisi lain, Atha menilai prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana, justru menambah beban masyarakat.

 

“Rakyat lagi-lagi harus menanggung beban ini sendirian,” ungkapnya.