10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset yang Akan Disahkan DPR Besok
NU Online · Rabu, 18 November 2026 | 20:30 WIB
Pemerintah menyerahkan naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana kepada DPR untuk disahkan (Foto: Tangkapan layar Youtube TVR Parlemen)
M Fathur Rohman
Kontributor
Jakarta, NU Online
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah rampung. RUU tersebut dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
“Alhamdulillah, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah selesai. Ini merupakan ikhtiar bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ungkap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Ia merinci 10 pokok pembahasan dalam RUU tersebut. Materinya mencakup jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga pengawasan pengelolaannya.
10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pertama, judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan HAM.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana mencakup jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupan tersebut termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong, perdagangan berkedok investasi, dan saham bodong dengan jumlah korban yang besar.
Ketiga, ancaman pidana tetap berlaku bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana diatur secara bertahap. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, pihak ketiga yang beriktikad baik mendapat perlindungan, dengan tetap memperhatikan beban pembuktian dan pemberian kesempatan yang memadai.
Keenam, aset diupayakan untuk dikembalikan secara optimal kepada korban langsung tindak pidana dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, lembaga yang berkompeten bertugas mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan yang independen.
Kesembilan, mekanisme perampasan aset dirancang agar tidak menjadi alat bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
Kesepuluh, sistem informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Habiburokhman menambahkan, naskah RUU tersebut telah disepakati pada 5 November 2026 melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Total terdapat 397 DIM yang dibahas.
“DIM itu terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM yang dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18,” tutur dia.
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
4
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
5
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
6
Indonesia dalam Rivalitas Amerika dan Cina di Selat Malaka
Terkini
Lihat Semua