Jombang, NU Online

Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur KH Salahuddin Wahid mengemukakan, saat ini Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang bekerja. 

"Saya berpesan harus ada rekam jejak antikorupsi dan tidak boleh ada rekam jejak korupsi sekecil apapun terkait perkara. Kalau ada akan jadi disintegrasi," ungkapnya saat pertemuan dengan pimpinan KPK di Aula Gedung KHM Yusuf Hasyim, Jumat (5/7).

Menurut pengamatannya, pimpinan KPK pada tahun 2015-2019 ini, tidaklah mengalami gonjang-ganjing seperti pimpinan yang dahulu. "Seperti pada zamannya Pak Sigit, Pak Candra, dan Pak Bambang Wijoyanto. Yang mana pada saat itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sudah sering terjadi, akan tetapi ternyata penggemarnya masih banyak juga," tambahnya.

Cucu Hadratussyech KH Hasyim Asy'ari ini juga memberikan catatan pada KPK agar bisa lebih baik lagi di masa depan. Ia mengomentari beberapa kasus yang ditangani KPK saat ini dan adanya dugaan pegawai KPK yang memiliki loyalitas ganda.

"Saya coba mengomentari atau mengambil komentar yang terbanyak. Contoh tentang ICW atau tentang Transparansi Internasional yang mencatat lambatnya penanganan APBN elektronik dan dugaan korupsi Garuda yang melibatkan tindak pidana pencucian uang Setya Novanto, juga disinyalir ada loyalitas ganda pegawai KPK yang berasal dari lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan yang berpotensi mengganggu jalannya penanganan perkara," paparnya.

Kiai Salahuddin menyebutkan, Transparency Internasional dalam laporan berjudul Strengthening Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific sudah memberikan sejumlah rekomendasi bagi Indonesia. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan penyidik KPK agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemberantasan korupsi dan investigasi kasus.

"Walaupun KPK sudah baik jalannya, sudah ada gedung yang baru, tetapi mungkin jumlah penyidiknya masih cukup banyak kekurangan," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Kiai Salahuddin menyebutkan Negara Hongkong dulu dikenal sebagai negara korupsi. Setelah didirikan ICEC, kini Hongkong berada di peringkat ke 14, dari 100 negara dengan indeks kurs 90 sekian. Indonesia kini masih berada pada posisi ke 89 dengan indeks yang tidak seberapa. Padahal pada tahun ini ditargetkan pada indeks 40.

"Semoga seleksi pimpinan KPK nanti berjalan lancar," tutupnya.

Diketahui, salah satu isu yang lagi hangat saat ini di Indonesia adalah seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Pendaftaran calon pimpinan KPK sendiri dibuka mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019. 

Bagi mereka yang berminat maka akan melalui sejumlah tahapan seperti seleksi administrasi, tes uji kompetensi yang diikuti dengan assessment, tes kesehatan, dan wawancara. Ada sekitar 348 nama telah mendaftarkan diri. Mereka berlatar belakang advokat, aktivis, anggota Komisi Kepolisian Nasional, staf khusus Kapolri, Staf khusus KSAU, hakim, hingga pegawai KPK.

Dari internal KPK yang mendaftarkan diri yaitu Pahala Nainggolan, Mohammad Tsani Annafari dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono. (Syarif Abdurrahman/Muiz)