Polemik Ijazah Paket C, JPPI: Anggota DPR Harus Punya Integritas dan Kompetensi
Rabu, 18 November 2026 | 09:00 WIB
Jakarta, NU Online
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai polemik ijazah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu diarahkan pada persoalan transparansi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Latar belakang pendidikan, termasuk lulusan Paket C, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendiskriminasi hak politik seseorang.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, pendidikan formal dan nonformal memiliki kedudukan yang setara dalam konteks pemenuhan hak politik warga negara.
“Bagi saya, lulusan Paket C itu gak apa-apa. Sama dan setara dengan lulusan SMA. Latar belakang jalur pendidikan seseorang (formal maupun nonformal) tidak boleh dijadikan dasar untuk mendiskriminasi hak politiknya,” kata Ubaid kepada NU Online, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ubaid, kapasitas anggota DPR tidak cukup dinilai dari persyaratan administratif pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Sebagai lembaga legislatif, imbuhnya, DPR memiliki tanggung jawab menyusun undang-undang dan mengawasi anggaran negara, termasuk kebijakan di sektor pendidikan.
Ubaid memandang para pembuat kebijakan perlu memiliki pemahaman substantif mengenai konstitusi dan hak asasi manusia (HAM). Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kualitas kebijakan pendidikan jauh lebih dipengaruhi oleh transparansi rekam jejak, integritas, serta keberpihakan politik terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara, dibandingkan sekadar asal jalur ijazah formal atau nonformal,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi.
"Pemenuhan hak tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bebas dari komersialisasi," tandasnya.
Sebelumnya, polemik mengenai transparansi dan keabsahan ijazah anggota DPR RI mengemuka setelah adanya petisi daring Change.org yang diinisiasi oleh Farida Octavia.
Isi dalam petisi itu mendesak agar pimpinan DPR RI dan lembaga terkait transparan serta mengaudit rekam jejak pendidikan seluruh anggota DPR (dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi/gelar akademik). Petisi ini telah mengumpulkan lebih dari 22.000 tanda tangan.
Sebelumnya isu in muncul setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang berujung pengunduran diri dari jabatan Wapres.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan data pencalonan anggota DPR semuanya terbuka, termasuk ijazah. Data-data itu ada di KPU dan bersifat terbuka.
"Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka," kata Dasco.