Bimas Islam dan Lakpesdam PBNU Dorong Pendampingan Anak Pascapencegahan Perkawinan
NU Online · Rabu, 18 November 2026 | 07:00 WIB
Dirjen Bimas Islam Abu Rohmad (tengah) bersama Lakpesdam PBNU di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Lakpesdam PBNU)
Nidlomatum MR
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan dengan menolak pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Anak-anak yang perkawinannya berhasil dicegah tetap membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar terlindungi hak-haknya, dapat melanjutkan pendidikan, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus audiensi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama RI bersama Program INKLUSI Lakpesdam PBNU di Kantor Ditjen Bimas Islam, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Dirjen Bimas Islam Prof Abu Rokhmad, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi, serta tim Program INKLUSI Lakpesdam PBNU. Pembahasan mencakup tiga hal utama, yakni penguatan KUA inklusif, pencegahan perkawinan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
Program Manajer INKLUSI Lakpesdam PBNU Siti Hanifah menegaskan bahwa penolakan pencatatan perkawinan di KUA bukanlah akhir dari persoalan. Tanpa intervensi dan pendampingan lanjutan, anak-anak tersebut tetap berisiko menghadapi tekanan sosial dan keluarga, bahkan kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.
"Keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak rencana perkawinan yang berhasil dibatalkan. Hal yang sama pentingnya adalah memastikan anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendampingan, terlindungi hak-haknya, dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta merencanakan masa depannya," ujar Siti Hanifah.
Baca Juga
Lima Rukun Nikah dan Penjelasannya
Menurutnya, KUA perlu berperan lebih dari sekadar menjalankan fungsi administratif penolakan pencatatan perkawinan. KUA diharapkan menjadi pintu awal identifikasi dan koordinasi perlindungan anak melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, satuan tugas (satgas) perlindungan anak, dinas sosial, dinas kesehatan, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Perlu penguatan koordinasi lintas sektor
Dalam audiensi tersebut, dibahas pula fenomena peningkatan perkawinan tidak tercatat atau nikah siri di tengah penurunan angka perkawinan tercatat. Kondisi ini dinilai memerlukan integrasi data kependudukan antara KUA di bawah Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, serta sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait.
Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dan isbat nikah juga menjadi perhatian. Kedua mekanisme tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi jalan pintas untuk melanggengkan praktik perkawinan anak.
Dirjen Bimas Islam Prof Abu Rokhmad menekankan bahwa persoalan keluarga dan anak tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Diperlukan kerja sama antarkementerian dan lembaga agar upaya perlindungan berjalan secara menyeluruh.
"Persoalan perkawinan dan keluarga tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Diperlukan orkestrasi lintas sektor, mulai dari pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan, kesehatan, hingga perlindungan anak dan penguatan keluarga," ungkap Abu Rokhmad.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Bimas Islam dan Lakpesdam PBNU sepakat memfasilitasi pembentukan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Forum tersebut direncanakan melibatkan Bappenas, Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kementerian Agama.
Perkuat layanan KUA inklusif
Selain pencegahan perkawinan anak, audiensi tersebut membahas penguatan KUA inklusif sebagai bagian dari transformasi layanan keagamaan.
Salah satu langkah yang didorong adalah memasukkan perspektif inklusi ke dalam modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin Catin). Program ini direncanakan melibatkan peserta dan instruktur lintas agama. Selain itu, terdapat rencana pelatihan bahasa isyarat bagi penghulu dan penyuluh agama.
Untuk mengatasi keterbatasan jumlah fasilitator bimbingan perkawinan, Program INKLUSI Lakpesdam PBNU juga mendorong pengembangan Learning Management System (LMS). Platform pembelajaran digital tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelatihan, evaluasi, dan sertifikasi fasilitator Bimwin secara lebih efisien di seluruh Indonesia.
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
4
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
5
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
6
Setahun Senyar: Aceh Banjir Berulang, Hutan Tak Dipulihkan
Terkini
Lihat Semua