Jakarta, NU Online

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) menyoroti soal penanganan Covid-19 dari pemerintah di lingkungan pondok pesantren di era normal baru (new normal) yang dinilai belum serius.

Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani menuturkan bahwa banyak kader IPNU yang di kalangan menengah ke bawah harus kembali menjalani kegiatan di pesantren, menggali pengetahuan keagamaan dan teladan para kiai.

"Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar ada perhatian khusus terhadap pondok pesantren," katanya pada Rabu (24/6).

Pasalnya, kalangan santrilah yang sangat merasakan dampaknya di saat kondisi yang demikian ini. Apalagi dengan keadaan normal baru, santri dan pelajar diwajibkan untuk mengikuti rapid test atau swab test yang biayanya sangat besar. Tentu saja, menurutnya, hal itu sangat memberatkan bagi mereka.

Selanjutnya, Aswandi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam penanganan Covid-19 di pesantren sangat dibutuhkan.

"Kami berharap sekali kepada pemerintah Indonesia kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata yaitu dengan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. Apalagi saat ini anggaran penanganan Covid-19 dinaikkan menjadi Rp. 667 triliun," tegasnya

Aswandi juga menyampaikan kembali bahwa pihaknya juga akan mengintruksikan kader se-Indonesia agar menyuarakan di daerahnya masing-masing.

"Kami akan mengirim surat secara tertulis kepada Bapak Presiden, jika kepentingan kami para santri tidak diakomodir, saya  selaku ketua umum PP IPNU akan mengintruksikan kepada seluruh kader IPNU untk bersuara di wilayah mereka masing-masing," tegasnya

Di akhir, Aswandi juga menyinggung bahwa Indonesia berdiri juga berkat kalangan agamis nasionalis yang dididik di pondok pesantren. Tunas-tunas bangsa ini juga lahir dari masyarakat yang menempa dirinya di pondok pesantren. Di tempat itulah, mereka dapat memperoleh pendidikan karakter secara praktik dengan melihat dan meneladani langsung sikap sang kiai.

"Sumbangsih kami terhadap negara ini sudah cukup nyata, maka kami tegaskan kepada pemerintah jangan hanya karena biaya Rapid Test yang sangat mahal SDM Unggul tersandung tanggul (biaya rapid test)," pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad