Jakarta, NU Online
Di hadapan forum acara penutupan Kongres Ke-17 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Sabtu (26/11), Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin menjelaskan apa yang ia sebut tiga mas’uliyyah nahdliyyah (tanggung jawab ke-NU-an), yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab Muslimat NU.
Pertama, mas’uliyyah diniyyah islamiyyah atau tanggung jawab keislaman. Menurutnya, kader Muslimat harus mampu menjaga ajaran yang selaras dengan prinsip-prinsip ke-NU-an. Ia menekankan kata an-Nahdliyah di belakang frase Ahlussunnah wal Jama’ah.
“Kenapa harus disebut an-Nahdliyah, karena sekarang banyak Ahlussunnah yang tidak berbeda dengan nilai-nilai ke-NU-an,” tuturnya di hadapan ribuan kader Muslimat NU yang memenuhi salah auditorium di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Ia menyebut contoh Wahabi dan ISIS. Meski mengaku Ahlussunnah wal Jama’ah, menurutnya, kedua aliran ini berbeda sekali dengan karakter keagamaan NU. Karenanya layak disebut Ahlussunnah wal Jama’ah Wahhabiyah. “Kalau ISIS, Ahlussunnah wal Jamaah Isisiyyah,” terangnya yang disambut tawa hadirin.
Tanggung jawab kedua, menurut Kiai Ma’ruf, adalah himayatul ummah (perlindungan terhadap umat). Dengan pengertian, membentengi warga dari pengaruh berbagai ajaran dan gerakan yang ekstrem, baik ekstrem radikal maupun liberal. Ia menegaskan, NU berkeyakinan adanya hal-hal harus tetap dalam ajaran Islam namun juga ada yang mesti berubah sesuai dengan keadaan tempat dan zaman.
Sementara yang ketiga, mas’uliyyah wathaniyyah (tanggung jawab kebangsaan). Pesan Kiai Ma’ruf, NU yang andil dan berperan aktif dalam merumuskan prinsip-prinsip kebangsaan melalui KH Abdul Wahid Hasyim harus menjaga negeri ini dari berbagai upaya perusakan dan pengubahan dasar negara.
“Kita ciptakan Indonesia yang utuh, rukun, dan damai. Bahkan mari kita ciptakan Islam tak hanya rahmatan lil indunisiyyin (rahmat bagi warga Indonesia) tapi juga rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam,” paparnya pada forum yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH hasyim Muzadi, dan sejumlah tokoh perempuan nasional tersebut. (Mahbib)
Di hadapan forum acara penutupan Kongres Ke-17 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Sabtu (26/11), Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin menjelaskan apa yang ia sebut tiga mas’uliyyah nahdliyyah (tanggung jawab ke-NU-an), yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab Muslimat NU.
Pertama, mas’uliyyah diniyyah islamiyyah atau tanggung jawab keislaman. Menurutnya, kader Muslimat harus mampu menjaga ajaran yang selaras dengan prinsip-prinsip ke-NU-an. Ia menekankan kata an-Nahdliyah di belakang frase Ahlussunnah wal Jama’ah.
“Kenapa harus disebut an-Nahdliyah, karena sekarang banyak Ahlussunnah yang tidak berbeda dengan nilai-nilai ke-NU-an,” tuturnya di hadapan ribuan kader Muslimat NU yang memenuhi salah auditorium di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Ia menyebut contoh Wahabi dan ISIS. Meski mengaku Ahlussunnah wal Jama’ah, menurutnya, kedua aliran ini berbeda sekali dengan karakter keagamaan NU. Karenanya layak disebut Ahlussunnah wal Jama’ah Wahhabiyah. “Kalau ISIS, Ahlussunnah wal Jamaah Isisiyyah,” terangnya yang disambut tawa hadirin.
Tanggung jawab kedua, menurut Kiai Ma’ruf, adalah himayatul ummah (perlindungan terhadap umat). Dengan pengertian, membentengi warga dari pengaruh berbagai ajaran dan gerakan yang ekstrem, baik ekstrem radikal maupun liberal. Ia menegaskan, NU berkeyakinan adanya hal-hal harus tetap dalam ajaran Islam namun juga ada yang mesti berubah sesuai dengan keadaan tempat dan zaman.
Sementara yang ketiga, mas’uliyyah wathaniyyah (tanggung jawab kebangsaan). Pesan Kiai Ma’ruf, NU yang andil dan berperan aktif dalam merumuskan prinsip-prinsip kebangsaan melalui KH Abdul Wahid Hasyim harus menjaga negeri ini dari berbagai upaya perusakan dan pengubahan dasar negara.
“Kita ciptakan Indonesia yang utuh, rukun, dan damai. Bahkan mari kita ciptakan Islam tak hanya rahmatan lil indunisiyyin (rahmat bagi warga Indonesia) tapi juga rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam,” paparnya pada forum yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH hasyim Muzadi, dan sejumlah tokoh perempuan nasional tersebut. (Mahbib)
