Jakarta, NU Online

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Cholil Nafis menganggap bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dianggap tidak bisa diajak berkomunikasi setelah tidak memenuhi undangan PBNU pada Selasa (21/8/2024).

 
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis bersama Tim Panel PBNU lainnya yaitu Ketua PBNU Najib Azca, Ketua PBNU Umarsyah, dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Sulaiman Tanjung di Plaza PBNU, Lantai 1, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Secara kelembagaan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU, tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis dan dokumentasi ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara," kata Kiai Cholil Nafis.

"Kami tim yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kalinya mengundang ketua umum PKB yang waktu lalu, Kami juga mengundang Sekjen PKB dan dua-duanya sama-sama tidak hadir, ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim secara pribadi mungkin bisa secara santai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil mengatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel yaitu KH Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU.

Tim Panel PBNU H Umarsyah mengatakan, undangan terhadap Muhaimin Iskandar ke PBNU untuk meminta keterangan terkait tiga hal, yaitu soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin tidak memiliki fungsi, soal permusyawaratan, dan tata kelola organisasi.

"Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman. Dan tentu ini akan menjadi laporan kami kepada tim yang sudah dibentuk oleh PBNU," jelas Umarsyah.

Sebelumnya, Abdul Muhaimin Iskandar mengaku siap berdialog. “Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024).

Cak Imin menerangkan, pihaknya hanya menginginkan semua hal dalam kondisi damai. Karena itu, dia menerima semua kritik dan masukan. Namun, dia menegaskan PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.

“PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan (PKB), Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa (PBNU dan PKB) tidak ada (hubungan) organisatoris,” kata Cak Imin dikutip dari Antara.