Jakarta, NU Online

Menjelang satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap pemerintah memastikan pelaksanaan seluruh agenda pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat ditemui di Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

“Saya kira ke depan tantangannya adalah bagaimana melakukan konsolidasi eksekusi dari agenda-agenda pemerintah itu, sehingga delivery-nya bisa terjamin sampai bawah," ujarnya.

"Kemaslahatan dari agenda-agenda itu betul-betul sampai dan nyata dirasakan rakyat," imbuhnya.

Gus Yahya menilai, selama satu tahun ini pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan capaian yang cukup baik dengan berbagai inisiatif baru yang bersifat transformatif.

“Satu tahun ini saya kira relatif bagus. Banyak inisiatif-inisiatif baru yang sifatnya transformatif dan bahkan cukup fundamental dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini sudah dieksekusi dan diwujudkan fondasi-fondasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai setahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran publik.

Isnur menyebut, berbagai kebijakan dan arah pemerintahan selama setahun terakhir menunjukkan kemunduran serius dalam penegakan hukum, pengelolaan anggaran, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Misalnya pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memperkuat kewenangan polisi dinilai berpotensi melahirkan praktik sewenang-wenang. Undang-undang penting seperti masyarakat adat tidak berjalan, sementara revisi yang justru berbahaya malah dipaksakan,” ujarnya kepada NU Online, Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Even Sembiring mengatakan, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai situasi yang menakutkan bagi Indonesia. Salah satunya di sektor sumber daya alam. 

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen telah mendorong negara semakin menggenjot investasi di bidang tersebut, yang menyebabkan ekstraksi di berbagai lini, termasuk pertambangan. 

"Pilihan cara ekonomi yang kapitalistik semakin menempatkan rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis. Hal ini kian diperparah dengan pendekatan represif dan militeristik. Bermula dari pengesahan perubahan UU TNI dan berlanjut ke beragam situasi represif lainnya,” kata Even dalam diskusi media di Jakarta.