Jakarta, NU Online

Agraria menjadi perbincangan utama dalam debat keempat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada malam ini. Ketidakselesaian konflik agraria struktural di masa pemerintahan Jokowi menjadi sorotan, dan dua cawapres mengusulkan solusi pembuatan badan khusus mengatasi konflik agraria.

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memaparkan rencananya untuk membentuk badan khusus penyelesaian konflik agraria. 

Hal ini juga masuk dalam visi misi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendorong reforma agraria agar dapat segera tuntas. Ini mencakup penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah.

"Kesimpulannya konflik agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani," kata Mahfud dalam debat keempat cawapres.

Mahfud mengatakan, pihaknya memiliki tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus untuk mengatasi masalah konflik agraria. 

"Misalnya begini, ada sekian ribu kasus yang berat dikategorikan menjadi tiga, kategori 1 harus selesai dalam enam bulan, kategori 2 selesai enam bulan, dan kategori 3 selesai dalam enam bulan," kata dia. 

Mahfud juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agraria berkaitan dengan legalitas kehutanan. Berdasarkan pengalamannya dalam berbagai sidang terkait agraria, kebanyakan informasinya tertutup.

"Enggak bisa rahasia-rahasia itu. Perampasan tanah-tanah rakyat, dan kasus-kasus serupa menyerobot perkebunan sawit itu kan harus ada daftarnya lengkap," ujar dia. 

Sementara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga berencana membentuk lembaga khusus untuk mengelola reformasi agraria. Ia menyampaikan bahwa birokrasi, kesungguhan politik, dan kemauan kepemimpinan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Reformasi Agraria.

"Banyak masalah yang jadi kendala terlaksana Reformasi Agraria salah satunya birokrasi, kesungguhan politik, kemauan kepemimpinan. Di bawah presiden harusnya ada kelembagaan yang mengelola reforma agraria dengan sungguh-sungguh tidak dibiarkan terus menerus," ungkap Cak Imin.

Digitalisasi one map policy

Berbeda dari keduanya, Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mendorong digitalisasi dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, mulai dari mafia tanah hingga konflik lahan. Salah satunya yakni dengan konsep one map policy.

One map policy merupakan upaya pemerintah menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Dengan konsep ini, maka tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.

"Ini sangat berguna sekali untuk mengurangi adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah ter-capture semua di database, ini akan sangat mengurangi yang namanya mafia tanah," kata Gibran.

"Kuncinya di sini adalah digitalisasi dan kota lengkap. One map policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan," imbuh Gibran.