Jakarta, NU Online

Munas Alim Ulama dan Konbes NU memasuki hari kedua dengan menggelar sesi sidang komisi untuk membahas isu-isu penting. Bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta digelar sidang komisi rekomendasi yang membahas sejumlah persoalan baik ditingkat nasional maupun global yang dalam beberapa waktu terakhir ini dan kesemuanya menuntut tanggapan dari PBNU.

Salah satu tema penting yang dibahas dalam sidang komisi rekomendasi adalah masalah konflik agraria di Rempang-Galang. Persoalan ini masuk ke dalam kategori rekomendasi eksternal yang butuh sikap dari PBNU karena menyangkut kemaslahatan dan keadilan masyarakat. Secara prinsip, sebagaimana tertulis dalam materi rekomendasi, masalah Rempang-Galang bukanlah masalah tunggal, melainkan spesimen dari sejumlah masalah serupa yang terjadi di berbagai kawasan tanah air. 

Salah satu peserta sidang, KH Taj Yasin Maimoen atau lebih dikenal Gus Yasin mengatakan, dari sikap PBNU soal Rempang- Galang, ada sesuatu yang seharusnya dipikirkan bersama yakni warga menjadi salah satu pemilik saham dari proyek tersebut.

"Yang belum terpikirkan adalah mereka warga Rempang kehilangan tanahnya, sementara dari  Pemerintah hanya ganti rugi. Gimana kalau warga menjadi pemilik saham sehingga mereka tidak merasa terbuang, disisihkan karena mereka biasanya mengadu ke CSR," kata Gus Yasin.

"Ini yang harusnya menjadi pemikiran kita bersama untuk melindungi masyarakat kita. Ini yang belum pernah terjadi di negara kita, pemilik tanah bisa menjadi salah satu pemilik perusahaan itu," usul Gus Yasin dihadapan pimpinan dan peserta sidang.

Imam, peserta lain dari Kalimantan, mengusulkan PBNU mendorong pemerintah untuk membentuk tim independen yang terdiri dari stakeholder untuk menyelesaikan kasus Rempang- Galang.

"Kita beri mereka kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena dampak dan lain sebagainya yang dialami warga," jelas Imam. 

Menanggapi usulan peserta, Pimpinan Sidang, Ulil Abshar Abdalla menjelaskan sikap PBNU dalam mengatasi konflik agraria. "Dalam merespon apapun, kita harus menyadari ini adalah respon PBNU bukan respon lembaga atau LSM apalagi respon kalangan masyarakat pada umumnya," tutur Gus Ulil.

"Ada kaidah PBNU dan adab ulama. Makanya bahasanya, redaksinya dalam merespon konflik itu berbeda. Redaksi ulama agak sedikit kharismatik," ucapnya.

Pantauan NU Online, semakin malam, forum sidang makin ramai. Peserta terus mengajukan usulan terkait persoalan bangsa hari ini mulai dari korupsi, polusi udara dan ragam usulan lain yang membutuhkan respon PBNU.

Peserta asal Banten, Syukron Mahmud berharap PBNU merespon persoalan polusi udara yang tengah menjadi momok di tengah masyarakat. "Polusi di Jakarta ini sudah menyedihkan di antaranya karena tenaga listrik dan itu dengan tenaga batu bara tertinggi di Asean," ungkapnya.

"Saya tinggal di Serang, sampai sekarang panasnya sangat terasa. NU harus bicara karena selama ini persoalan bangsa kalau NU diberi kebijakan biasanya pemerintah cepat respon," usulnya.

Melihat antusias peserta sidang yang tak henti mengajukan usulan. Pimpinan sidang Ulil Abshar Abdalla pun terpaksa membuka sesi pertanyaan hingga tiga putaran. 

Poin-poin rekomendasi belum disepakati seluruhnya dan akan ada sidang lanjutan pada Selasa (19/9/2023) siang.