Rembang, NU Online
KH Majid Kamil Maimoen yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Rembang ikut berorasi dalam acara Aksi Damai Tolak Five Days School (FDS) yang diselenggarakan warga NU, Rabu (30/8) di alun-alun setempat.
Putra dari Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang KH Maimoen Zubair ini mengungkapkan ketidaksetujuannya dalam penerapan lima hari sekolah di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini dapat merugikan anak-anak karena merampas hak mereka belajar agama di sore hari di madrasah diniyah dan TPQ.
"Kita rugi kalau lima hari sekolah diteruskan. Kalau saat ini pemerintah (pusat) masih memberi kesempatan untuk memilih, tapi nanti bakal ditentukan kebijakannya," ujar Gus Kamil sapaan akrabnya.
Menyoal beberapa SMA dan SMK di Kabupaten Rembang yang telah melaksanakan program FDS, ia memberikan penjelasan kepada para peserta aksi. Bahwa SMA sederajat penentuan kebijakan ditentukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan SMP sederajat ke bawah baru bisa ditentukan pemerintah kabupaten.
"Jadi kalau masih ada SMA atau SMK di Kabupaten Rembang yang masih menerapkan program FDS, itu semata-mata bukan kesalahan dari pemerintah kabupaten. DPRD Rembang bersama pak Hafidz menolak kebijakan ini," jelasnya di depan ribuan peserta aksi.
Ia menambahkan, bahwa murid-murid yang sekolah lima hari juga tidak setuju, mereka bukan robot. Libur dua hari mau dipakai apa. Sekolah diniyah tidak cukup dua hari. Yang tepat diniyah di sore hari.
"Mereka masih perlu belajar agama, ngaji diniyah. Mereka perlu dipantau, dipantau orang tua, kiai-kiai lewat pendidikan diniyah," tutupnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, KH Sunarto mengatakan, perjuangan kiai dimulai jauh sebelum orde baru. Dan kiai-kiai ini juga ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan.
"Para kiai dan madrasah ini didirikan bukan berharap BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Adanya FDS ini ingin mematikan diniyah. Kalau ada program Pak Jokowi yang baik, perlu kita dukung. Tapi yang bertentangan dengan kiai kita tolak," ujar Ketua PCNU Rembang tersebut. (Aan Ainun Najib/Fathoni)