Jakarta, NU Online

Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) Siti Hannah Alaydrus membongkar rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi sejak awal 2026 di Jawa Barat. Menurutnya, banjir di sejumlah kota seperti Bandung, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, Majalengka, Subang, hingga Bogor bukan peristiwa alam semata.

“Bencana tersebut terjadi karena dipicu oleh rusaknya wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dan kerusakan lingkungan yang parah sehingga fungsi resapan air rusak bahkan hilang,” ujarnya kepada NU Online, Selasa (17/2/2026).

Hannah menyampaikan bahwa tekanan dari wilayah hulu, yang merupakan kawasan tangkapan air bagi DAS besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane, terus meningkat akibat alih fungsi lahan yang berlangsung masif.

Ia menambahkan, dalam kurun tahun 2017-2023, tercatat lebih dari 2.300 hektare lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi. Kondisi ini memperbesar limpasan air ke wilayah hilir dan meningkatkan risiko banjir bandang lintas daerah.

“Jawa Barat diperlakukan sebagai ruang investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN), tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dampaknya bukan hanya dirasakan di hulu, tapi juga oleh jutaan warga di wilayah hilir,” ujarnya.

Walhi Jabar menilai pemerintah gagal menjalankan upaya pencegahan, pemulihan, dan perbaikan lingkungan secara serius. Pemerintah bahkan disebut terkesan turut melegitimasi kerusakan lingkungan yang berlangsung terus-menerus.

Hannah menjabarkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 54 izin usaha perusahaan yang statusnya telah habis, tetapi masih beroperasi. Meskipun demikian, ia menyebut tidak ada langkah penertiban atau penutupan dari pemerintah.

“Pada tahun 2024, Walhi mencatat juga terdapat 176 titik kegiatan tambang yang ilegal,” katanya.

“Salah satu wilayah yang memasuki kategori tertinggi yaitu Kabupaten Sumedang sebanyak 48 titik, disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 48 titik, Kabupaten Bandung 37 titik, Bogor 23 titik, Cianjur 20 titik, Purwakarta 12 titik, dan Cirebon 7 titik,” sambungnya.

Dalam kurun 2023-2025, Walhi Jabar juga mencatat penyusutan tutupan hutan mencapai 43 persen dari total kawasan hutan di Jawa Barat.

“Kerusakan tersebut terjadi di berbagai status kawasan, termasuk yang berada di bawah pengelolaan Perhutani, kawasan lindung, serta hutan produksi tetap dan terbatas yang berubah menjadi area tambang, wisata, properti, hingga kegiatan yang direncanakan pemerintah pusat seperti ekspansi geothermal,” tuturnya.

Walhi Jabar mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menjalankan rencana mitigasi secara serius dengan memperketat aktivitas di kawasan hutan dan wilayah yang memiliki fungsi penting sebagai resapan air.

“Segera jalankan penegakan hukum yang pasti dan konkret bagi pelaku yang tidak taat maupun pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan secara langsung, tidak pandang bulu, berikan sanksi tegas baik bagi pemberi izin maupun pengusaha,” tegas Hannah.