Bertolak dari Jombang, Menatap Horizon Abad Kedua
Suasana muktamar Nahdlatul Ulama selalu menyimpan magis tersendiri. Di atas tanah Jombang—tempat para muassis menanam pilar-pilar pertama gerakan ini—jejak sejarah seakan kembali berbisik, menagih pertanggungjawaban intelektual dan spiritual tentang ke mana perahu besar jam’iyyah akan dilayarkan. 

Kepengurusan PBNU masa khidmah 2026-2031 bukan sekadar penanda pergantian giliran kepemimpinan struktural biasa. Lebih dari itu, ini adalah momen artikulasi atas sebuah cita-cita besar: bagaimana mentransformasikan Qanun Asasi karya Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dari sebuah dokumen historis-normatif menjadi tata kelola keorganisasian yang presisi di lanskap abad kedua NU.

Apabila berhasil ditransformasikan, maka akan menjadi metodologi epistemik yang sangat kuat. Pijakan utamanya tetaplah tradisi pemikiran Hadratussyekh, tapi ditambah dengan kompas navigasi yang sangat spesifik: Surah Al-Kahfi—sebuah surah dalam Al-Qur'an yang secara historis menjadi bacaan "fanatik" dan amalan mendalam KH Hasyim Asy’ari dalam menghadapi pergeseran zaman. Demikian yang disampaikan Gus Kikin kepada penulis sepanjang perjalanan haji 1447/2026 di Tanah Suci.

Dialektika antara wahyu Ilahi, konstitusi dasar jam’iyyah, dan realitas manajemen modern inilah yang membentuk arsitektur pemikiran kepemimpinan PBNU masa depan. Sebuah sintesis yang berupaya menjawab tantangan zaman tanpa mencerabut NU dari akar kultural dan teologisnya.

Menerjemahkan Qanun Asasi ke Bahasa Organisasi Modern
Dalam dokumen monumental Muqaddimah Qanun Asasi, KH Hasyim Asy’ari secara tegas meletakkan empat pilar fondasional jam’iyyah: al-ijtima’ (berkumpul/menghimpun), al-ta’awun (saling membantu), al-ittihad (bersatu), dan al-ta’alluf (keterikatan hati). Spirit dasar yang tertuang di dalamnya terang benderang: NU lahir karena orang-orang yang memiliki latar belakang, peranan, serta kekuatan yang berbeda memilih untuk berhimpun dan bekerja bersama demi kemaslahatan umum.

Tantangan terbesar kepemimpinan PBNU di abad kedua adalah bagaimana menerjemahkan empat frasa teologis ini ke dalam bahasa tata kelola organisasi modern (modern organizational governance). Dalam sosiologi organisasi, Max Weber pernah mendiskusikan pentingnya proses rasionalisasi dalam institusi—bagaimana otoritas karismatik dan tradisional perlu ditransformasikan ke dalam struktur rasional-legal agar organisasi mampu bertahan melintasi generasi tanpa kehilangan legitimasi moralnya.

Transformasi Al-Ijtima’: Dari Jam'iyyah Lokal ke Ekosistem Talenta Global
Jika pada era pendirian tahun 1926 al-ijtima’ dimaknai sebagai upaya menghimpun para kiai, santri, dan jemaah ke dalam satu wadah jam’iyyah, maka hari ini al-ijtima’ harus mengandalkan daya jangkau yang jauh lebih luas. Al-ijtima’ abad kedua adalah kemampuan NU untuk menginventarisasi, menghimpun, dan memobilisasi seluruh talenta terbaiknya yang kini telah tersebar di berbagai ruang strategis peradaban dunia.

Kader NU hari ini tidak lagi terbatas di ceruk-ceruk pesantren dan majelis taklim. Mereka menduduki posisi strategis di birokrasi pemerintahan, laboratorium riset sains, korporasi multinasional, industri teknologi, lembaga hukum, diplomasi internasional, hingga jejaring masyarakat sipil global. Sebagian besar dari mereka tidak berada di dalam struktur resmi PBNU, namun mereka adalah "kekayaan organik" (organic wealth) NU. Tata kelola modern menuntut PBNU berfungsi sebagai hub atau penghubung yang mampu menyinergikan seluruh potensi talenta ini ke dalam sebuah ekosistem pergerakan yang padu.

Transformasi Al-Ta’awun: Dari Gotong Royong Tradisional ke Meritokrasi Berbasis Kompetensi
Prinsip al-ta’awun tidak boleh lagi berhenti pada tingkat sentimen kebersamaan atau gotong royong altruistik semata. Di era yang menuntut efisiensi dan presisi tinggi, al-ta’awun harus ditransformasikan menjadi kolaborasi strategis berbasis kompetensi (competency-based collaboration).

Kerja sama keorganisasian abad kedua tidak boleh lagi digerakkan oleh logika patronase atau kedekatan personal (siapa dekat dengan siapa), melainkan harus tunduk pada prinsip meritokrasi (seseorang dilibatkan karena ia memahami secara teknis apa yang harus dikerjakan). 

Kepemimpinan modern mensyaratkan penempatan kader yang tepat pada posisi yang tepat (the right person in the right place). Ketika kepakaran akademis, teknokratis, dan manajerial diberi ruang secara profesional, maka ta'awun yang dihasilkan akan membawa dampak sistemik bagi kemajuan jamaah.

Transformasi Al-Ittihad: Persatuan Tanpa Penyeragaman
Persatuan (al-ittihad) sering kali disalahpahami oleh pengelola organisasi sebagai keharusan untuk bersuara tunggal atau bersikap seragam dalam segala hal. Penyeragaman (uniformity) adalah jebakan totalitarianisme keorganisasian yang justru mematikan daya hidup sebuah gerakan massa.

Bagi organisasi seluas dan sekompleks NU, persatuan sejati justru diuji dari kemampuannya untuk tetap utuh, solid, dan harmonis di tengah perbedaan pandangan internal. Al-ittihad abad kedua adalah pengelolaan keberagaman (managing diversity). Kepemimpinan PBNU harus menjadi tenda besar yang menaungi berbagai artikulasi pemikiran—baik yang tradisionalis, progresif, teknokratis, maupun kultural—tanpa pernah mengorbankan ikatan keutuhan organisasi.

Navigasi Surah Al-Kahfi
Mengapa Surah Al-Kahfi menjadi kompas navigasi utama dalam kepemimpinan PBNU masa khidmah 2026-2031? 

Bagi Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, Surah Al-Kahfi bukan sekadar teks spiritual yang dibaca secara rutin pada malam Jumat, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) teologis-manajerial dalam menghadapi fitnah zaman dan krisis peradaban (crisis management). Menjadikan Al-Kahfi sebagai navigasi berarti menarik nilai-nilai alegoris di dalamnya ke dalam ranah etika tata kelola (governance ethics):

Alegori Ashabul Kahfi: Agensitas Moral dan Keteguhan Prinsip
Kisah para pemuda Kahfi menyimbolkan keberanian untuk mempertahankan prinsip dasar moral-spiritual di tengah peradaban yang mengalami degradasi etika. Dalam tata kelola NU abad kedua, kisah ini menjadi landasan pentingnya agensitas moral (moral agency). 

Kader-kader NU yang diterjunkan ke dalam pusaran modernitas—dunia politik, ekonomi global, dan teknologi mutakhir—harus memiliki daya tahan nilai (value resilience) agar tidak larut dan tergerus oleh materialisme yang merusak, agar tidak teralienasi dari hadlrah ilahiyyah akibat berlebihannya sikap hubb al-dunya (mencintai hal duniawi).     

Alegori Pemilik Dua Kebun: Akuntabilitas dan Risiko Privatisasi Aset
Alegori dialog antara pemilik dua kebun yang congkak dan temannya yang beriman memberi pelajaran krusial mengenai bahaya kepemilikan material dan klaim keunggulan pribadi. Dalam ruang tata kelola PBNU, kisah ini menjadi peringatan keras terhadap bahaya oligarki, privatisasi, dan komodifikasi institusi. Aset-aset jam’iyyah—mulai dari lembaga pendidikan, tanah wakaf, hingga potensi ekonomi keumatan—harus dikelola dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik yang ketat, bukan dijadikan instrumen akumulasi modal politik atau ekonomi bagi segelintir elite.

Alegori Nabi Musa dan Khidir: Kerendahan Hati Epistemik dan Meritokrasi
Perjalanan Nabi Musa berguru kepada Khidir memberikan pelajaran fundamental mengenai kerendahan hati epistemik (epistemic humility). Seorang pemimpin besar seperti Nabi Musa harus bersedia menundukkan ego kepemimpinannya untuk belajar dari Khidir yang memiliki ilmu spesifik (kepakaran khusus) yang tidak dimiliki oleh Musa.

Secara manajerial, ini adalah pembenaran atas prinsip meritokrasi. Pemimpin organisasi setingkat PBNU tidak boleh merasa tahu dan bisa dalam segala hal. Kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang mau mendengar, melibatkan, dan menyerahkan urusan-urusan teknis keorganisasian kepada para pakar di bidangnya masing-masing.

Alegori Dzulkarnain: Kepemimpinan Solutif dan Inklusif
Raja Dzulkarnain digambarkan sebagai figur pemimpin berpikiran terbuka yang melintasi batas-batas teritorial dan kebudayaan. Ketika berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengerti bahasanya, Dzulkarnain tidak memaksakan kehendak atau melakukan eksploitasi, melainkan mendengarkan kebutuhan mendasar mereka dan membantu membangun benteng pertahanan berbasis sumber daya lokal. Ini adalah cermin kepemimpinan NU yang solutif, inklusif, dan tidak berjarak dari problem riil warga di akar rumput.

Sosiolog kebudayaan Robert N. Bellah pernah mencatat bahwa transformasi institusi keagamaan yang berhasil senantiasa membutuhkan "rekonstruksi simbolik" (symbolic reconstruction)—sebuah kemampuan untuk merevitalisasi teks-teks klasik agar mampu berbicara secara otoritatif kepada tantangan zaman baru. Melalui penafsiran etis atas Surah Al-Kahfi, tradisi intelektual turats bernapas kembali dalam metodologi manajemen organisasi abad kedua.

Mengesampingkan Adagium Pasif
Dalam tradisi pemikiran NU, kita sangat akrab dengan adagium yang sangat masyhur: al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah (merawat tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

Kaidah ini telah menjadi fondasi sikap moderat NU selama seabad. Namun, dalam konteks dinamika abad kedua yang bergerak dengan kecepatan eksponensial, sikap sekadar "mengambil" (al-akhdzu) atau menjadi konsumen dari perubahan zaman tidak lagi cukup.

Peta jalan pemikiran abad kedua akan lebih sempurna dan komprehensif sembari melengkapi dengan tekad atau pedoman; al-ijaad bil jadid al-ashlah (menciptakan dan melahirkan hal-hal baru yang jauh lebih membawa kemaslahatan).

Pelengkapan dan penambahan frasa dari al-akhdzu (mengambil/mereplikasi) menuju al-ijaad (menciptakan/reinventing) bisa menjadi sebuah lompatan paradigmatik. NU tidak boleh lagi hanya menjadi penerima pasif dari desain modernitas yang dirancang oleh peradaban lain. NU harus menjadi trendsetter, pencipta metodologi, pelopor sistem tata kelola, dan produsen pengetahuan.

Bentuk organisasi, sistem administrasi, serta tata kerja PBNU tahun 1926 tentu boleh dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun ruhnya yang abadi—yakni Qanun Asasi—tetap dipertahankan secara kokoh. Al-ijaad adalah keberanian merancang bentuk-bentuk baru dari kelembagaan Islam tanpa merobohkan fondasi nilai dasar para pendiri.

Al-Ta'alluf: Etika Rekonsiliasi dan Pengikat Hati Pasca-Muktamar
Dari seluruh konstruksi pemikiran ini, titik temu yang paling krusial dan mendesak untuk diaplikasikan berada pada pilar keempat: al-ta’alluf (keterikatan hati).

Sejarah mencatat bahwa kontestasi muktamar kerap meninggalkan luka emosional, friksi faksional, dan benturan kepentingan antar-kader. Jika dinamika pasca-muktamar tidak dikelola dengan kearifan teologis yang mendalam, energi organisasi akan habis terkuras untuk konflik internal yang tidak produktif.

Gus Kikin menegaskan sebuah garis batas etis yang sangat jernih: Jika setelah muktamar struktur organisasi PBNU justru dipakai sebagai instrumen untuk membalas dendam politik, menyingkirkan kelompok yang berbeda pilihan, atau membatasi ruang gerak kader tertentu, maka tindakan tersebut secara mendasar bertentangan dengan ruh ta’alluf yang diletakkan oleh para muassis.

Al-ta’alluf dalam kerangka tata kelola abad kedua adalah kepemimpinan yang menyembuhkan dan merangkul (healing and inclusive leadership). Kepemimpinan PBNU memiliki kebesaran hati untuk melampaui sekat-sekat kontestasi. Struktur organisasi yang telah dibentuk bukan sarana pembersihan (cleansing) faksi, melainkan ruang konsolidasi nasional bagi seluruh potensi kader.

Merawat keterikatan hati dan menjaga hubungan emosional antarwarga NU adalah syarat mutlak (prerequisite) sebelum PBNU dapat melangkah lebih jauh melakukan inovasi peradaban (al-ijaad) di tingkat dunia. Tanpa ta'alluf, konsolidasi talenta (ijtima'), kolaborasi (ta'awun), dan persatuan (ittihad) hanya akan menjadi jargon di atas kertas.

Mengukir Takdir di Abad Kedua
Membawa Nahdlatul Ulama mengarungi abad keduanya adalah sebuah kerja peradaban yang membutuhkan kombinasi antara keteguhan iman, kearifan tradisi, dan keberanian melakukan inovasi manajerial. Kepemimpinan baru PBNU di bawah narasi Gus Kikin menunjukkan bahwa NU tidak perlu memilih antara menjadi tradisional atau menjadi modern. Both are possible.

Dengan menjadikan Qanun Asasi sebagai ruh ideologis, Surah Al-Kahfi sebagai kompas etika tata kelola warisan KH Hasyim Asy’ari, serta spirit al-ijaad bil jadid al-ashlah sebagai dorongan inovasi, NU sedang menegaskan posisinya. NU tidak sedang merobohkan warisan 1926, melainkan sedang menyesuaikan bentuk pergerakannya agar relevan dengan zaman. Sebuah perpaduan utuh antara kesetiaan pada akar sejarah dan keberanian menatap horizon masa depan.

Abdur Rahim Hasan, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU 2026-2031