Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nur Nadlifah mendukung sepenuhnya produksi vaksin dalam negeri. Dia mendorong agar produksi vaksin dalam negeri seperti vaksin nusantara tinggal menunggu izin klinis tahap kedua betul-betul dioptimalkan. Hal ini, menurutnya, dapat meminimalkan ketergantungan negara pada vaksin impor. 

"Kami berterima kasih kepada para ilmuwan Indonesia yang sudah bekerja keras melakukan riset untuk mengembangkan vaksin produk anak negeri terutama vaksin nusantara yang tinggal nunggu ijin uji klinis kedua," ujar Nadlifah kepada wartawan, Rabu (10/3).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini meminta semua elemen bangsa terutama pemerintah mendukung terwujudnya vaksin dalam negeri ini. 

"Karya anak bangsa harus didukung penuh dan  pemerintah harus hadir. Dukungan pemerintah ini bentuk keberpihakan yang jelas terhadap pengembangan vaksin dalam negeri seperti vaksin nusantara dan merah putih," katanya.  

Apalagi, lanjutnya, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mempercepat produksi vaksin dalam negeri agar segera bisa digunakan.

Oleh karena itu, Nadlifah meminta para pelaksana teknis seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Riset dan Teknologi mendukung secara sungguh-sungguh demi terwujudnya vaksin ini. 

"Dengan adanya vaksin hasil karya anak bangsa, akan mengurangi ketergatungan pada vaksin impor. Kita tahu betul betapa sulit dan beratnya pengadaan vaksin impor. Selain harus berkompetisi dengan 215 negara, vaksin impor juga membutuhkan anggaran yang besar. Tentu dengan anggaran yang besar itu akan berdampak pada pengurangan anggaran-anggran yang lain," katanya.

Nadlifah juga memberi catatan terkait polemik kehadiran vaksin nusantara yang digawangi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurut dia, vaksin karya anak bangsa patut didukung asal memenuhi standar dan sesuai dengan kaidah klinis.  

"Dengan mempercepat produksi vaksin dalam negeri akan mengefisiensi dari segi anggaran dan Indonesia akan berdaulat secara pengetahuan," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad