Jakarta, NU Online

Kesenjangan global terhadap akses vaksin Covid-19 antara negara maju dan negara berkembang kian mengkhawatirkan. Setidaknya hal itu yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara dalam Global Health Summit 2021, secara virtual, Jumat (21/5).

 

Presiden menyatakan kekhawatirannya atas kesenjangan distribusi global vaksin Covid-19. Saat ini hampir 83% semua produksi vaksin Covid-19 dunia didistribusikan untuk negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang hanya mendapatkan alokasi 17% sisanya. Padahal kebutuhan vaksin di negara-negara berkembang mencapai 47% produksi vaksin dunia.

 

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, H Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua pihak tidak mengedepankan ego sektoral dalam melihat peluang berkembanganya produksi vaksin dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih atau Vaksin Nusantara.

 

“Peluang sekecil apapun atas kemungkinan produksi vaksin dalam negeri harus kita ambil mengingat kesenjangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang kian jomplang,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, (22/5).

Gus AMI, demikian biasa disapa, menjelaskan kesenjangan distribusi vaksin dunia ini akan menyulitkan posisi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Negara-negara berkembang akan saling berebut mendapatkan jatah vaksin bagi penduduknya.

 

“Keterbatasan akses vaksin bagi negara berkembang akan menyulitkan upaya pembentukan kekebalan komunal (herd immunity). Jika kondisi ini terjadi maka upaya untuk pengendalian atau mengakhiri dampak pandemi akan semakin sulit,” katanya.

 

Ketua Pengawas Pengendalian Covid-19 DPR ini mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya begitu luar biasa. Jumlah korban meninggal akibat Covid-19 mencapai puluhan ribu jiwa. Ribuan triliunan anggaran negara telah dikucurkan untuk mengurangi dampak negatif pandemik di berbagai sektor.

 

“Saat ini harapan satu-satunya agar pandemi berakhir adalah terciptanya herd immunity melalui vaksinasi. Masalahnya akses terhadap produksi vaksin dunia tidak fair di mana ada dominasi dari negara-negara maju yang memiliki sumber daya kuat,” tukasnya.

 

Gus AMI mendesak agar semua pihak mendorong ketersediaan vaksin produksi dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Beberapa waktu lalu polemik produksi dalam negeri yakni Vaksin Nusantara begitu mengemuka. Bahkan BPOM menegaskan jika uji coba Vaksin Nusantara harus dihentikan karena tidak memenuni kaidah klinis.

 

“Di kalangan pakar masih terjadi perdebatan terkait efektifitas Vaksin Nusantara. Namun bagi kami apapun perdebatan itu tidak boleh menghalangi proses invention atau penemuan potensi produksi vaksin dalam negeri yang bisa cepat diproduksi dan aman bagi masyarakat,” katanya.

 

Mantan Ketua Umum PB PMII ini juga meminta kepada masyarakat agar tidak lengah mengingat belum ada tanda-tanda berakhirnya masa pandemi. Protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan meskipun sebagian masyarakat telah mendapatkan vaksin Covid-19.

 

“Tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan saat beraktivitas di ruang-ruang publik,” pungkasnya.