Jakarta, NU Online

Banyak pandangan yang mencoba mendikotomikan kesehatan dan ekonomi. Beberapa berpendapat kesehatan harus didahulukan ketimbang ekonomi, sedang yang lain menyebut sebaliknya, kesehatan diakhirkan ketimbang ekonomi.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fatchan Subhi menegaskan ekonomi dan kesehatan harus berjalan paralel. “Tidak ada dikotomi antara mana didahulukan ekonomi atau kesehatan. Dua-duanya harus berjalan paralel karena tidak ada yang dikorbankan dan tidak ada yang didahulukan,” katanya dalam diskusi yang digelar Said Aqil Siroj (SAS) Institute pada Selasa (15/9).

Fatchan meminta hal tersebut harus disepakati sebagai satu langkah menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir ini secara bersama-sama. Sebab, banyak tantangan yang muncul, seperti masih adanya ketidakpercayaan masyarakat akan adanya dan bahayanya virus tersebut, sebagaimana diutarakan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Murdono di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu.

Dari situ, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu meminta pemerintah untuk melibatkan agamawan dan tokoh masyarakat untuk mengatasi problem bangsa ini. “Saya melihat belum ada langkah bersama, satu gerakan besar bagaimana agamawan, tokoh agama dalam menghadapi pandemi ini,” katanya.

Agamawan dan tokoh masyarakat, menurutnya, harus terus-menerus bersama pemerintah, bersatu padu memberikan sosialisasi, pencerahan, edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan, penerapan protokol Covid-19 demi teratasinya pandemi ini. “Ini saatnya kita tidak sektoral, semua bersatu padu,” katanya.

Lebih lanjut, mengutip opini Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Fatchan menjelaskan, pemerintah sebetulnya tengah membangun harapan masyarakat dengan menginformasikan vaksin yang masih akan disebarkan pada Januari 2021 nanti.

“Pemerintah ingin membangun semacam hope, al-raja, harapan bahwa kita bisa melampaui krisis ini secara baik. Kita bisa mengakhiri bulan Desember ketika vaksin mulai diproduksi Bio Farma, mungkin kita sudah tidak cemas lagi,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Komisi XI juga telah menyetujui anggaran sebesar Rp2 trilliun untuk Biofarma sebagai kebutuhan produksi vaksin. “Untuk Biofarma supaya memproduksi vaksin yang dinamakan vaksin Merah Putih ini,” ujarnya.

Dengan membangun harapan ini, pemerintah menyadari harus mulai dilakukan keseimbangan-keseimbangan antara sektor-sektor ekonomi dan kesehatan.

Lebih lanjut, Fatchan menjelaskan, berdasarkan opini Ari Kuncoro, pemerintah harus melonggarkan sendi-sendi ekonomi pada pekerja harian, pelayan toko, pedagang gorengan, tukang bakso. “Pemerintah harus melonggarkan sektor-sektor ekonomi,” ujarnya.

Kepada kelas menengah atas, pemerintah juga harus mengimbau supaya tidak mengunggah berita negatif terus-menerus. Sebab, hal tersebut berdampak pada lemahnya imunitas dan membuat panik publik. “Pertama melemahkan imunitas. Kedua membuat situasi tambah panik dan publik tambah cemas, sesuatu tidak ada harapan,” pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad