Surabaya, NU Online
Ketua PWNU Jatim, KH Ali Maschan Moesa mengemukakan, tidak mungkin Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jatim di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kraksaan, Probolinggo, 2-4 November berbicara soal pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim.
"Kami memang tidak mungkin bicara politik praktis di arena itu, termasuk pilgub. Politik yang menjadi perhatian NU adalah politik kebangsaan, bukan untuk bagi-bagi kekuasaan," katanya dalam jumpa pers persiapan akhir Konferwil NU di Surabaya, Selasa.
<>Sebagaimana diketahui, menjelang pilgub Jatim 2008, Ali Maschan yang memimpin ribuan warga NU di Jatim menjadi incaran banyak calon gubernur karena dinilai memiliki massa dan pengaruh besar untuk mendulang suara lewat pemilihan langsung.
Menurut dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut, kalau Konferwil NU yang merupakan forum kekuasaan tertinggi bagi organisasi NU di tingkat wilayah itu berbicara masalah politik praktis, maka hal itu menyalahi aturan atau khittah NU 1926.
"Tidak boleh stempel NU digunakan untuk membantu seseorang untuk mencari kekuasaan. Kalau mengurusi kekuasan, itu namanya politik ayat kursi. Nanti kalau sudah dapat kursinya, ayatnya terus dilupakan bahkan dibuang. Itu yang kami hindari," ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengemukakan bahwa NU tidak bisa melarang warganya yang dinilai memiliki kualitas kepemimpinan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, termasuk misalnya maju lewat jalur independen jika aturannya sudah ada.
Pada kesempatan itu, Ali Maschan yang didampingi sejumlah pengurus NU Jatim lainnya mengemukakan bahwa Konferwil nanti tidak akan membicarakan masalah munculnya sejumlah partai yang berangkat dari tokoh-tokoh NU.
"Kemungkinan nanti kami hanya akan membicaran eksesnya. Akibat munculnya perpecahan di partai itu, persatuan warga NU menjadi terganggu. Namun demikian, faktanya tidak mungkin warga NU disatukan dalam satu partai," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Konferwil itu semua kiai, tanpa memandang latar belakang partainya diundang untuk hadir, khususnya mereka yang menguasai kitab kuning, yaitu kitab berhasa Arab yang tidak menggunakan harakat (tanda baca) atau biasa disebut kitab gundul.
"Pokoknya kiai yang paham kitab kuning kami undang, tidak peduli pengurus PKB atau bukan. Pokoknya yang penting bisa membaca kitab kuning atau tidak," katanya. (ant/eko)
